Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Dan Papua Barat Segera Melakukan Evaluasi UU RI.No.21 Tahun 2001 Tetang Otsus

Papua, RN Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian  menyampaikan saran konkrit kepada Majelis R...

Victor Yeimo Kehabisan Akal dan Mulai Ngawur Cari Bahan Propaganda

TNI LAKUKAN PENGECEKAN KESEHATAN MASYARAKAT SECARA “DOOR TO DOOR”

Ketua MRPPB : Jimmy ljie Harus Tarik Kembali Perkataannya, Kami Oap Tidak malas

Papua, RN

Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Christian  menyampaikan saran konkrit kepada Majelis Rakyat Papua di Papua dan Papua Barat untuk bersama-sama mengatur rencana penyelanggaraan Evaluasi Total terhadap berlakunya UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsu) Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kata Yan Christian Evaluasi ini menurut saya penting dilakukan oleh rakyat Papua dengan difasilitasi oleh MRP dan juga DPR di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga bisa dilakukan kajian kritis dan mendalam terhadap implementasi amanat pasal 1 hingga pasal 79 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus itu sendiri. Rakyat Papua dari berbagai komponen harus diikutsertakan secara aktif dalam Evaluasi Otsus tersebut. Rakyat Papua harus di ikutsertakan dalam mengevaluasi implementasikan Kebijakan Otsus itu sendiri. Tandasnya

Komponen rakyat Papua dimaksud yang bisa turut serta dalam evaluasi adalah seluruh rakyat Papua. Baik komponen yang berasal dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat sipil maupun akademisi, mahasiswa, pemuda, perempuan dan juga kelompok-kelompok resisten seperti dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ujar Yan

Semua komponen rakyat Papua termasuk kaum diaspora di luar Indonesia bahkan di luar Papua. Semuanya harus diikutsertakan dalam persiapan evaluasi tersebut dan mereka yang memiliki status sebagai Orang Asli Papua. Hasil dari evaluasi inilah nantinya digunakan sebagai data dan informasi untuk merancang upaya perubahan terhadap UU Otsus Papua ke depan.Tandasnya

Tuti