Nasib Oknum Bidan THL Di Ujung Tanduk, Kasubag UP Harus Bertanggung Jawab

Purwakarta, RN Dinas Kesehatan Kab. Purwakata Jawa Barat dinilai berani melakukan pengadaan para oknum bidan THL yang diduga melanggar PE...

Pilkades Serentak, Purwakarta Tentukan Kades Di 170 Desa

Bupati Purwakarta Pimpin Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades

Penerapan Prokes Dan Jaga Kondusifitas Menuju Pilkades Sukes Tanpa Ekses

Purwakarta, RN
Dinas Kesehatan Kab. Purwakata Jawa Barat dinilai berani melakukan pengadaan para oknum bidan THL yang diduga melanggar PERMENKES RI No. 28 Tahun 2017.

Seperti isi berita pada edisi lalu, Maraknya jumlah oknum bidan THL selain diduga tak memiliki STRB maupun SIPB lantaran perekrutan oknum bidan tersebut pengadaannya tidak menurut Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 alias Menabrak isi PERMENKES tersebut.

Apakah Dinas Kesehatan Purwakarta yang di nahkodai Kadis dr Deni Darmawan dan Sekdis Rudi Hartono berani mengambil langkah konkrit terkait pengurangan oknum bidan THL atau malah membiarkan  hal tersebut.

Jelas-jelas efektif kerjanya harus di evaluasi, manfaat aktivitas kerjanya dan seberapa besar manfaat uang negara yang di keluarkan, "kata Kepala BKPSDM Asep Supriatna.

Terkait hal itu, Kasubag UP Dinkes Irwan harus bertanggung jawab terkait pengadaan oknum bidan yang tak sesuai dengan PERMENKES RI No. 28 Tahun 2017.

Komisi IV DPRD diminta mengusut tuntas terkait dengan pengadaan oknum bidan yang seharusnya sejalan dengan PERMENKES RI bukan malah sengaja di langgar PERMENKES RI itu, selain itu DPRD diminta mempertanyakan apakah para oknum bidan THL itu memiliki "Setifikat kompetensi " Sesuai peraturan perundang-undangan.

Komisi IV DRPD diminta memanggil Irwan Kasubag UP Dinkes terkait dengan mudahnya melakukan perekrutan atau pengadaan Oknum bidan yang tidak sesuai PERMENKES RI, malah diduga sengaja melalui titpan oknum.

Pertanyaannya,  Mengapa Irwan Oknum Kasubag UP Dinkes dengan mudahnya melakukan perekrutan oknum bidan yang tidak sesuai dengan PERMENKES RI No. 28. Tahun 2017.

Apakah yang membuat IRWAN Oknum Kasubag UP Dinkes berani melanggar PERMENKES RI Tersebut.

Apakah diduga ada kerjasama konspirasi antara Oknum Kasubag up dengan oknum-oknum Dinkes lainnya, yang jelas titipan itu tidak gratis.

Apakah IRWAN oknum Kasubag UP memikirkan terkait manfaat dan efektivitas kerja oknum bidan maupun manfaat uang negara yang di keluarkan.
Bersambung.......
Bbl/ph