RDP KOMISI II DPRD JENEPONTO BERSAMA BPD

Jeneponto, RN Komisi II DPRD Jeneponto kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Jeneponto, be...

RUANG KERJA KETUA KOMISI IV DPRD JENEPONTO DIREHABILITASI DANA PRIBADI

DIDUGA ILEGAL, OKNUM DIBALIK TAMBANG GALIAN C DESA BULULOE JENEPONTO

KOMISI 1 DPRD JENEPONTO RDP DENGAN PEMDA, CAMAT BANGKALA KABAG HUKUM DAN DESA KAPITA SERTA LURAH BONTO MARANNU

Jeneponto, RN
Komisi II DPRD Jeneponto kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Jeneponto, bertempat di Ruangan Komisi II lantai II Gedung DPRD Jeneponto.

Rapat tersebut di Pimpin langsung oleh Ketua Komisi Hanafi Sewang, SE. MM., yang berlangung mulai jam 13.15 wita sampai dengan jam 15.45 wita dengan agenda terkait Rencana Pembentukan Ranperda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Jeneponto.

Hal ini dilakukan untuk lebih memotivasi beberapa OPD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Rencana Pembentukan Ranperda (BUMD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah kab. Jeneponto DR. Syarifuddin lagu di hadapan anggota Komisi II DPRD Jeneponto menyampaikan bahwa terkait dengan ranperda BUMD sementara berproses di Kemendagri.

"kita mintakan rekomendasi mudah mudahan cepat keluar dan dilakukan pembahasan di dewan dan bisa di berlakukan tahun depan 2021", tutur Kepala BPD Jeneponto.

Anggota Komisi II H. Zainuddin Bata menyampaikan bahwa paling tidak, ada semacam Schudel Time yg bisa dilakukan oleh Bapenda Jeneponto untuk mempercepat perolehan mendapatkan rekomendasi Ranperda BUMD di Kementerian.

Menurutnya, ketika Rekomendasi Kementerian belum juga turun sementara Bapemperda DPRD Jeneponto sudah melakukan pembahasan, maka tidak tertutup kemungkinan ini bisa tertunda  tahun depan dan nanti  terlaksana tahun 2022 olehnya itu Bapenda Jeneponto harus punya kiat khusus.

Sementara itu, menurut penjelasan Kepala Badan DR. Syarifuddin Lagu menyampaikan bahwa sesuai mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi maka 14 hari kerja setelah di terimanya berkas maka institusi atau lembaga tersebut idealnya sudah mengeluarkan rekomendasi dan terkait itu Bapenda Jeneponto sudah melakukannya.

Ketua Komisi II Hanafi Sewang, SE. MM., berharap bahwa rekomendasi terkait Ranperda BUMD yang di keluarkan oleh Kemendagri nantinya bisa bersamaan pembahasannya di Ranperda yang masuk  di Dewan yang mana untuk tahun ini 2020, 6  buah Ranperda inisiatif eksekutif dan 8 buah Ranperda inisiatif legislatif mudah mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah di buat oleh Bapemperda. (Rahmat/hs)