Warinussy: DAP Wilayah Doberay lll Akan Merumuskan Susunan Organisasi Peradilan Serta Prosedur Acara Peradilan Adat

PAPUA, RN Sejak berlaku Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada tanggal 21 November 200...

MRP Dan MRPB Tidak Bisa Menolak Kebijakan Otsus Karna Sudah Diatur Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf a

Biaya Pendidikan Calon Bintara (Secapa) TNI Seyogyanya Dibebankan Pada APBN Departemen Pertahanan RI

Yan CW : MRP Provinsi Papua Barat Jangan Elergi Menerima Kritikan dan Koreksi Dari Pihak Manapun

PAPUA, RN

Sejak berlaku Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada tanggal 21 November 2001, maka di Tanah Papua diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat adat Papua. Di dalam amanat pasal 50 ayat (2) UU Otsus Papua itu, tercantum adanya pengakuan hukum negara akan eksistensi (keberadaan) peradilan adat di Tanah Papua.

Definisinya diatur dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : "peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan". Kata Warinussy 

Berkenaan dengan itu, selaku Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, yang membawahi peradilan adat. Dalam waktu dekat ini,  kami akan segera merumuskan susunan organisasi peradilan serta prosedur acara peradilan adat. 

Hal mana akan dikaji dalam forum diskusi bersama sejumlah tokoh adat dan tua adat di wilayah III Doberay. Sehingga dapat diperoleh satu model hukum acara peradilan adat yang kelak dapat dikontribusikan bagi pembangunan hukum di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat.Tandas Warinussy.(TUTI)