Aksi Damai Tuntut Keadilan, Proses Hukum Di Polres Gowa Mandek

Gowa, RN Aksi damai beberapa waktu lalu LSM Kontrak dan beberapa LSM serta Ormas yang tergabung dalam Aliansi Antar Lembaga (ALAM) Sulsel, d...

Gowa, RN

Aksi damai beberapa waktu lalu LSM Kontrak dan beberapa LSM serta Ormas yang tergabung dalam Aliansi Antar Lembaga (ALAM) Sulsel, di beberapa titik lokasi yakni Dinas Kesehatan, Polres Gowa dan Kantor Bupati Gowa serta berakhir di Kantor DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (25/09/2020).

Dalam Aksi yang disampaikan terkait pemeriksaan hasil test urine yang dilakukan Puskesmas Paccellekang, Desa Paccellekang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa, yang mana korban berinisial "A" akan melangsungkan pernikahan pada waktu itu Sabtu 14 September 2019 lalu, namun dibatalkan oleh pihak mempelai laki-laki yang berinisial "FJ".

Menurut Jenderal Lapangan, Ir. Ahmad Edy Yusuf, yang dikonfirmasi melalui Hp. Seluler menuturkan bahwa gerakan ini didasari dengan hati nurani terpanggil bersama sebelas Aliansi yang tergabung dalam Aliansi Antar Lembaga (ALAM) Sulsel.

"Kasus ini sudah satu tahun mengendap tidak terselesaikan, dikarenakan informasi dari pihak kepolisian adanya faktor mutasi di kubu kepolisian", ungkap Jenderal Lapangan yang panggilan akrab Kaka Lawa.

Selain itu, dirinya menilai pasal yang diterapkan oleh pihak penyidik Polres Gowa dalam kasus ini sangat lemah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karna ada beberapa pasal tidak dimasukkan, padahal jelas itu sudah melanggar.

"Ada empat pasal yang harus diterapkan dari pihak Kepolisian dalam penyidikan, yakni diduga adanya pelecehan, pencemaran nama baik, UUD ITE dan hasil pemeriksaan test urine positif yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas, sedangkan beberapa rumah sakit mereka tempati melakukan test urine semua hasilnya negatif", tegas Jenderal Lapangan.

Bahkan, dirinya berharap kepada pihak kepolisian Polres Gowa untuk memahami dan mencermati dengan baik, karena kasus yang sudah hampir setahun belum juga ada kepastian hukum alias mandek.

Lebih lanjut, "Kami minta kepada pihak Kepala Puskesmas seharusnya mau bertanggung jawab dan melihat kepada warga yang menjadi korban atas tindakan anggotanya yang telah dengan sengaja merusak dan mencederai harga diri dan martabat seseorang, dimana korban sampai sekarang belum pernah kembali ke Kampung halamannya, dikarenakan menanggung rasa malu", ungkap Kaka Lawa yang panggilan akrabnya.

Adapun DPRD Kabupaten Gowa hari itu juga menyampaikan melalui Ketua Komisi IV berjanji akan mengundang para SKPD untuk mengikuti RDP tertutup terkait hal tersebut.

Sementara itu, Dwi Suprapti Puspasari selaku staf Laboratorium yang mengeluarkan hasil pemeriksaan test urine saat dikonfirmasi di Kantor Puskesmas Paccellekang menuturkan bahwa dirinya sudah menjalankan SOP pelayanan masyarakat dan tidak pernah mengatakan hasil pemeriksaan test urine positif adalah positif hamil, Senin (28/09/2020).

"Hasil pemeriksaan test urine yang hasilnya positif, itu bukan berarti positif hamil, jadi saya sedikit pun tidak pernah mengatakan bahwa hasil test urine positif itu adalah hamil. Perlu saya jelaskan bahwa test urine yang hasilnya positif itu dalam artian positif hvg dan itu bisa saja positif HIV, narkoba dan kehamilan", jelas Dwi staf Laboratorium.

Dirinya juga menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan seperti HB (protein zat besi dalam darah), HIV (Virus Aids), HBsAg (Hepatitis B. Surface Antigen), Plano test (mendeteksi Hormon kehamilan).

Lain halnya, Kepala Puskesmas dr. Vidya Reskiyani saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan bahwa hal ini sudah kami serahkan kepada tim kuasa hukum dan masalah ini sudah berproses hukum di Kepolisian.

"Masalah ini sudah berjalan di Polres Gowa dan kebetulan baru saja saya mendapatkan undangan dari DPRD untuk mengikuti RDP besok sekitar jam 01.00 wita siang kami dan sekalian nanti di sana bisa langsung saja konfirmasi kepada pengacara saya setelah RDP", jelas Kapus Paccellekang.

(Rahmat)