BPN LAMSEL BIANG KEGADUHAN PERMASALAHAN LAHAN PASAR BUMIRESTU

Lampung Selatan, RN Masyarakat Desa Bumirestu kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan, dalam memperjuangkan atas hak milik lahan pasar des...

KAPOLDA LAMPUNG RESMIKAN MAPOLRES LAMPUNG SELATAN SEKALIGUS PEMUSNAHAN NARKOTIKA.

MEDIASI SENGKETA LAHAN PASAR BELUM NEMUIN TITIK TEMU

AKSI CURAT DIRINGKUS JAJARAN KSKP BAKAUHENI.

Lampung Selatan, RN

Masyarakat Desa Bumirestu kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan, dalam memperjuangkan atas hak milik lahan pasar desa bumirestu selama tujuh (7) bulanan hingga saat ini belum menemui titik terang atas kepemilikannya yang bagaimana berbelat belitnya pihak BPN untuk penyelesaian klaim atas hak tanah pasar desa , setelah lahan pasar tersebut di klaim hak atas kepemilikan nya oleh Tumenggung cahya marga.

Dalam Audensi di aula BPN lamsel masyarakat bumirestu yang didampingi ORMAS GML pada Senin 19 Oktober 2020. Menghasilkan kesepakatan bahwa Pihak BPN akan siap turun langsung kelapangan untuk cek plot lokasi Kamis 22/10/2020 (hari ini).

BPN melakukan Cek Plot Mal Adminitrasi di Dua tempat  yaitu diLahan Pasar Desa Bumirestu yang terletak di dusun Way buha dan  Cek plot lahan didusun mekar jadi atas nama kepemilikan lahan 'Darsiem (62) yang menjadi acuan perbandingan nomor sertipikat yang diklaim atas pengakuan hak kepemilikan nya oleh Temenggung Cahya Marga. 

Pihak BPN melakukan cek plot lahan Disaksikan oleh pihak pemkab lamsel , Polres ,kapolsek palas, Uspika palas, kepala desa bumirestu dan tokoh masyarakat bumirestu serta pemuda, Kamis 22 Oktober 2020.

"Menurut keterangan Tri Widi Wismoko Selaku Sekretaris Kelompok Masyarakat (POKMAS)  kepanitiaan Desa Bumirestu Tahun 2019  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),di aula balaidesa bumirestu menerangkan bahwa pokmas tidak pernah mengukur dan mendaftarkan sertipikat atas nama Tumenggung Cahya Marga yang berlokasikan di lahan Pasar Desa Bumirestu." terangnya.

Lebih lanjut sekretaris  POKMAS desa bumirestu tahun 2019, menceritakan kronologi  dalam pendataan pemohon PTSL  desa bumirestu sebanyak 844 pemohon dan sudah diukur semua lahan  oleh petugas ukur  untuk wilayah desa bumirestu Feri Budi Mulia" kala itu.

Sebanyak 844 pemohon pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun" hanya satu (1) pemohon yang sertipikatnya yang tidak jadi atas nama Darsiem."  pada tanggal 12 maret 2020 baru pembagian sertipikat, lalu sebelum pembagian sertipikat  ketika  dalam perjalanan akan mengantarkan berkas untuk dikirim ke BPN mendapat telpon dari petugas ukur Feri Budi Mulia, percakapan dalam telpon kata Tri widi wismoko bahwasan nya feri mengatakan ADA TITIPAN DARI BOS....!!!!??  BERKAS PENDAFTARAN SERTIPIKAT DAN DATANYA SUDAH LENGKAP." menirukan cakapan feri.

Dikemudian hari terbitlah sertipikat atas nama Tumenggung cahya marga, yang pendaftarannya  tanpa sepengetahuan dan Tidak melalui  Pokmas, dan ada salah satu pemohon PTSL yang tidak jadi Sertipikatnya atas nama Darsiem." Ungkap Wismoko.

 "Saat dikonfirmasi awak media Feri Budi Mulia megakui bahwa benar untuk petugas ukur didesa bumirestu adalah dirinya , Tapi  tidak pernah mengukur lahan pasar desa bumirestu  untuk data ukur penerbitan sertipikat atas nama Tumenggung cahya marga.

 " Newton'  Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lampung Selatan (FOKWAL)   angkat bicara ' mendesak BPN lamsel secepatnya menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu lima (5) hari dari sekarang kamis 22 oktober 2020, sesuai apa yang telah  dijanjikan oleh perwakilan pihak BPN. 

Dan ini semua sudah jelas setelah  mendengar klarifikasi pemaparan dari pihak Pokmas bahwa BPN lamsel lah Biang kegaduhan masalah ini dari dulu hingga sekarang masih saja menjadi Sarang Penyamun."pungkasnya .

" Dengan demikan Rika Wati  Camat palas mengatakan setelah pihak BPN cek Plot lahan dan tahu kondisi dilapangan, Rika Wati mengharapkan pada pihak BPN terkait permasalahan ini cepet kasih kepastian juga penjelasan pada masyarakat karna masyarakat sudah Jenuh dengan berbulan - bulan menanti kepastian penyelesaian yang belum ada kejelasannya dari  BPN.

Mensikapi hal ini Rika Wati menambahkan seharusnya pimpinan atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) lamsel bisa hadir bukan hanya mengirimkan Stap nya,  jadi bisa membuat kebijakan dalam hal ini,

 dengan begitu kami masyarakat sangat menghormati Bapak/Ibu  sebagai Stap BPN yg tidak punya wewenang untuk mengambil kebijakan setidaknya hasil dari cek plot kali ini bisa untuk menjadi acuan dan dilaporkan keatasan, biar masyarakat tidak selalu menyalahkan pemerintahan terus,   

Dengan berlarut larutnya penyelesaian dari pihak BPN jangan sampai membuat dibawah ini Tidak aman dan kondusif apalagi ini menjelang digelarnya Pilkada serentak. 

(Kim)