Kabid Sapras Disdik Sumedang: "Tak Benar Ada Mark Up Pengadaan Alat PJJ"

SUMEDANG,RN Seperti diberitakan Radar Nusantara pada edisi sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang diduga telah menggelembu...

SUMEDANG,RN

Seperti diberitakan Radar Nusantara pada edisi sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang diduga telah menggelembungkan harga (mark up) atas pengadaan alat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Khususnya jenis barang multifinction printer merk Hp dengan nomot seri Laserjet MFP M. Pengadaan barang itu sendiri dihasilkan dari proses lelang cepat yang dilaksanakan sekitar pertengahan bulan November 2020 lalu.

Sebagaimana diketahui, tertera dalam berita acara penerimaan barang, harga multifinction printer merk HP ini sebesar Rp. 38. 047.900,00. Padahal, berdasarkan hasil temuan tim kami di beberapa toko online, besaran harga paling besar multifunction printer seri Laserjet MFP di kisaran Rp. 10 juta sekian. 

Namun demikian, dugaan mark up tersebut akhirnya dibantah oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana (Kabid Sapras), Disdik Kabupaten Sumedang, Eka Ganjar Kurniawan, S.Sos., ME. Menurutnya, Terkait dengan pekerjaan pengadaan barang di tahun anggaran 2020 tersebut telah sesuai dengan mekanisme yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Kami telah melaksanakan kegiatan tersebut (pengadaan alat PJJ.red) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan, kami berani pastikan bahwa tidak ada mark up dalam pengadaan tersebut," terang Eka, saat dihubungi lewat saluran seluler, Senin (26/4/2021).

Pada kesempatan yang sama, Eka juga menerangkan, dasar dari pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah melalui proses tender cepat, sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 38 ayat (1) dan ayat (6). Adapun inti dari proses tender cepat berdasarkan aturan tersebut yaitu spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan bisa mencantumkan merk, serta pelaku usaha yang mengikuti tender cepat telah terkualifikasi dalam Sistem Kinerja Penyedia (SiKaP). Sehingga dengan tender cepat melalui SiKaP baik Pokja maupun PPK tidak bisa mengatur calon pemenang. 

"Artinya selama penyedia tersebut memenuhi kualifikasi, maka secara otomatis dengan sistem tersebut akan terundang dan penyedia yang terundang berhak untuk melakukan penawaran. Setelah penyedia melakukan penawaran, tiap penyedia harus bisa membuktikan kepastian ketersediaan barang  dibuktikan dengan surat dukungan dari prinsipal atau distributor resmi," ujarnya.

"Jadi dengan hal tersebut, tidak mungkin terjadi Mark up harga karena jaminan ketersediaan barang dikeluarkan langsung dari prinsipal atau distributor resmi," pungkas Eka.***Aris Supriadi.