Pengurus Pemuda Katolik Minta Gubernur Kalbar Meminta Maaf dan Mengajukan Kembali Formasi Guru Agama

Pontianak (Kalbar), RN Pengurus Pemuda Katolik minta Gubernur H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum, meminta maaf kepada Umat Beragama yang ada di wilay...

Rapid Test Dharma Pertiwi dan OASE Kabinet Kerja, Lindungi Diri dan Keluarga dari Covid-19

Kadispenad: Pejabat Penerangan TNI AD Harus Berselancar di Dunia Maya

Rawan Terpapar Covid-19, Tim Poslap Jalani Rapid Test

Pontianak (Kalbar), RN

Pengurus Pemuda Katolik minta Gubernur H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum, meminta maaf kepada Umat Beragama yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajukan kembali pengadaan Formasi Guru Agama.

"Hal tersebut berkaitan dengan formasi Guru Agama calon ASN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021," kata Maskendari, Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, melalui siaran pers, Senin 24 Mei 2021.

Maskendari menilai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak hadir dan abai terhadap pendidikan Agama ditingkat sekolah, terutama di SMA dan SMK di Kalbar. Hal tersebut ditunjukkan dengan kebijakan tidak ada alokasi formasi untuk Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu. Padahal kata Maskendari, pendidikan Agama dibutuhkan untuk memperkuat karakter dan moral peserta didik.

"Dimana alokasi Agama Islam 31, Katolik 0,  Kristen 0, Hindu 0, Budha 0, dan Khonghucu 0," ujarnya.

Menurut Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat, ketiadaan alokasi formasi untuk Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengabaikan hak siswa yang tercantum dalam UU No.20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 12 ayat 1 huruf a yang secara tegas menyebutkan anak didik berhak mendapatkan pendidikan Agama sesuai Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

"Formasi Calon ASN Tahun Anggaran 2021 Pemprov Kalbar terkait Guru Agama telah mengingkari realitas keberagaman umat beragama di Kalbar," tegas Maskendari.

Kalaupun Gubernur Kalbar menyebut bahwa formasi Guru Agama ada di Kementerian Agama, semakin menunjukkan watak asli kebijakan ini yang tidak berpihak kepada Kebhinekaan dan tidal konsisten karena masih ada formasi Guru Agama tertentu di formasi di lingkungan Pemprov Kalbar. 

"Sementara itu di Kemenag ada untuk semua Agama, tidak diskriminatif seperti formasi di lingkungan Pemprov Kalbar," tandasnya.

Lanjut Maskendari, berkenaan dengan hal tersebut, Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Kalimantan Barat menuntut Gubernur Kalbar untuk mengajukan kembali pengadaan Formasi Guru Agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu untuk SMA dan SMK Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

"Meminta Gubernur Kalbar untuk meminta maaf kepada Umat Beragama di Kalbar karena kebijakan yang diambil terkesan mengganggu kerukunan Umat Beragama di Kalbar," pungkasnya.

Adrian.