Anggota DPRD Bolmong Mahrin Lolung Desak Langkah Penanganan DBD

BOLMONG, RN  Anggota Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten bolaang Mongondow Mahrin Lolung mendesak pemerintah kabupate...

BOLMONG, RN 

Anggota Komisi III Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten bolaang Mongondow Mahrin Lolung mendesak pemerintah kabupaten bolaang Mongondow dalam hal ini Dinkes (dinas kesehatan) untuk segera melakukan langkah kongkrit terkait penularan penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Langkah ini di lakukan mengingat adanya informasi sudah 16 pasien warga tungoi yang positif DBD dan angka tersebut jika tak segera di antisipasi di khawatirkan akan terus bertambah.

Menurut Mahrin wabah DBD tidak semata di tanggapi dengan tren laporan angka kasus korban, Namun lebih kepada tindakan kongkrit baik upaya pencegahan, penanganan intensif hingga eliminasi kasus, ” ucap politisi partai Golkar ini.

” Kami minta agar Dinkes Bolmong segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan berapa jumlah pasien yang positif DBD, jangan hanya menunggu laporan warga karena itu tugas Dinkes bolmong bukan tugas warga.

Selain itu kami minta Pemerintah bolmong dalam hal ini Dinkes bolmong agar segera mengeliminasi kasus DBD ini, bukan sekedar menjawab tren penurunan peningkatan namun secepatnya kasus ini di berantas.

Mahrin menegaskan gerakan Fogging atau pengasapan terus di lakukan secara masif di tengah masyarakat terutama di daerah yang berpotensi terjangkit penyakit DBD, kita semua tentu tidak mau jika daerah kita masuk zona KLB (kejadian luar biasa) soal DBD, jangan nanti ada korban jiwa lalu di lakukan penanganan.

Selain itu mahrin mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan DBD, kita tidak boleh bekerja sendiri semua harus terkoordinasi dengan baik mulai dari tingkat bawa sampai ke tingkat atas, Selain itu penanganan darurat petugas medis dan perlengkapan medis harus terus tersedia baik di pustu maupun puskesmas.

Meski baru sebatas isue bahwa selang dua minggu terakhir sudah 16 pasien warga tungoi satu yang positif DBD namun jika persoalan ini tidak di tangani serius maka di khawatirkan akan terjadi lonjakan kasus DBD di kabupaten Bolmong khususnya kecamatan Lolayan.

Namun terkait penanggulangan DBD bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi peran aktif masyarakat dalam menerapkan program Kemenkes RI yakni gerakan 3 M Menguras, Menutup dan Mengubur harus menjadi perhatian kita bersama terutama dihalaman rumah masing-masing, ” ucap papa renzha, Sapaan akrabnya.

” Sementara itu sangadi tungoi satu Sutrisno ungko melalui sekertaris desa Masran damolawan ketika di konfirmasi mengatakan bahwa saat ini pemdes tungoi satu belum mengantongi data valid berapa jumlah warganya yang positif DBD.

” Ada 16 orang warga kami yang positif DBD tapi itu baru dugaan Karena keterangan resminya harus dari instansi terkait, Kami masih menunggu data valid dari puskesmas tungoi berapa orang yang positif DBD Kami tidak ingin hanya menduga duga untuk menghindari informasi hoax, ” kata masran.

Sementara itu kepala dinas kesehatan bolmong Dr Erman Paputungan ketika di konfirmasi melalui seluler mengatakan, selang dua minggu terakhir Dinkes bolmong terus berupaya melakukan pemberantasan sesuai standard Operasional prosedur ( SOP).

” Kami sudah lakukan upaya maksimal sesuai SOP dan sampai hari ini kami terus melakukan PSN (pemberantasan sarang nyamuk) ke lokasi yang berpotensi menimbulkan penyakit DBD. Karena tindakan pokok penanganan DBD bukan Fogging tapi PSN, Selama ini masyarakat menilai tindakan penanganan DBD Itu adalah Fogging karena itu langsung di rasakan warga, tapi tindakan pokok sebenarnya adalah PSN.

Menurut erman pencegahan DBD tidak mutlak harus melakukan Fogging karena Fogging hanya mengeluarkan zat kimia dan hasilnya hanya nyamuk dewasa yang mati.

Pencegahan yang tepat menurut Erman adalah PSN ( pemberantasan sarang nyamuk) upaya ini efektif karena hasilnya jentik-jentik nyamuk akan musnah, ” kata erman.

Erman berharap agar upaya pencegahan PSN Atau (pemberantasan sarang nyamuk) ini Menjadi tanggungjawab bersama dimulai dari pembersihan parit dan selokan di sekitar rumah warga dan tempat-tempat umum.(Hasan)