Dinsos Kuningan adakan kegiatan Evaluasi Verifikasi dan validasi DTKS

Kuningan, RN Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui dinas Sosial mengadakan...

Personil Polres Kuningan Amankan Pemberangkatan Jemaah Haji di Kuningan Kloter 9 Tahun 2022.

Kapolsek Pasawahan Patroli Antisipasi Curat, Curas dan Curanmor dan Guna Menekan Kriminalitas

Kapolsek Mandirancan Hadiri Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Kuningan, RN

Dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui dinas Sosial mengadakan Kegiatan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).

Pantauan media  kegiatan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) untuk wiyah dapil Dua yang di selenggarakan di aula kantor balai Desa Bandorasa Kulon pada hari ini Jumat (21/01/2022) tampak di hadiri lansung Kepala dinas sosial Kabupaten Kuningan Dr.H. Deni Hamdani, Kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin  Ence  Hadiat Rohanda, A.Ks.,M.Si . Kegiatan ini berjalan sangat tertib dan para peserta tampak antusias sekali mengikuti kegiatan ini 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Dr. Deni Hamdani, saat dikonfirmasi mengatakan, kita harus terus menerus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para pihak yang bisa mendukung terbangunnya sistem data yang tertib dengan salah satunya kegiatan yang hari ini kita lakukan adalah sosialisasi dan rapat koordinasi dalam rangka untuk tertib DTKS dalam penanganan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten Kuningan.

Karena dengan DTKS tertib, kata Deni. Otomatis basis data arah kepada penguatan kategori data miskin ekstrem ini akan dengan mudah dideteksi dan terintegrasi, jadi kita tidak mau teman-teman operator itu dengan mudah memasukan data.

"Mari kita sampaikan mekanisme, bagaimana orang bisa masuk DTKS wajib berbasis musyawarah desa, sehingga orang kalau sudah bermusyawarah bisa saling mengontrol baik kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat dalam hal benar tidaknya warga ini layak masuk data DTKS sebagai warga miskin, jangan sampai orang yang mempunyai mobil, mempunyai sawah dan yang lainnya dimasukin ke data DTKS," terang Dr. Deni Hamdani.

Sementara dikatakan Kabid Dayasos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Ence Hadiat. R, menambahkan, kegiatan ini kita berikan penyampaian juga tentang "SINYAMANKU" sistem aplikasi yang bisa di akses oleh pemerintah desa.

Ketika masyarakat membutuhkan rekomendasi untuk JAMKESDA, itu mereka bisa dilengkapi dengan NIK KTP/KK bisa mengakses aplikasi (sinyamanku) dan disampaikan ke Dinsos dan dari dinas sosial ada pemperosesan verifikasi dan itu ngelink ke rumah Sakin maupun Dinkes jadi berkasnya secara softcopy sudah langsung nyampe.

Dan yang kedua, hari ini kita juga ada evaluasi Verval DTKS karena memang perlu dilakukan oleh semua komponen termasuk aparat pemerintahan desa dan operator SIKS-NG ini kami menghimbau dilakukan musyawarah desa selanjutnya verifikasi kelayakan penerima bantuan biar prinsip kita semakin kita sama-sama, tepat sasaran dan bisa terwujud.

"Mumpung ada celah perbaikan data SIKS-NG itu perbaikannya 1 bulan sekali, kalau kemarin 1 tahun sekali bahkan ada 2 tahun sekali, jadi sekarang prodesnya bisa tiap bulan. Maksudnya, tinggal dikembalikan semangat kita, dinamiknya ini ditangkap tidak keseriusan kita untuk memperbaiki data atau menyajikan data yang akurat," ujarnya

Ence berharap kepada pemerintahan desa atau operator desa bisa membentuk tim karena dengan membentuk tim ini bisa bekerjasama dengan baik sehingga tidak merasa dibebankan oleh sistem data yang dilakukan oleh satu person.

"Jadi diharapkan adanya pembentukan tim seperti halnya ada pengelolaan data, verifikasi kelapangan, home visit segala macam bahkan musyawarah desa tersebut itu bisa dilakukan. Sehingga operator akan tenang dan tidak akan menjadi Boomerang bagi si operator tersebut karena biasanya yang terjadi dilapangan suka ada tuduhan terhadap si Operator tersebut" pungkasnya. 

Menurut penitia kegiatan (Nana) bahwa kegiatan ini di selenggarakan di tiap Dapil, dan pesertanya adalah semua operator desa dari tiap desa di dapil tersebut. Kegiatan ini rencananya akan selesai sampai 26 Januari mendatang .

" Kegiatan ini untuk menyikapi kelayakan yang kemarin, operator desa harus bisa menjelaskan bahwa tidak semua yang mendapatkan kartu kemarin  kelayakannya itu tidak semua masuk data kelayakan,tidak semua masuk data kelayakan,tidak semua masuk data kelayakan di aplikasi banyak masyarakat yang tidak masuk DTKS." Jelas Nana pada media ini di sela sela kegiatan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) untuk wiyah dapil Dua yang di selenggarakan di aula kantor balai Desa Bandorasa Kulon.

(Fulls)