Dari 444 unit rumah relokasi dampak bendungan Kuningan disinyalir ada 9 rumah di tempati bukan haknya.

Kuningan, RN Bendungan Kuningan merupakan salah satu program nasional yang di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, mengingat it...

Peringatan Hari hadi PAM Tirta Kemuning

 PGRI Kabupaten Kuningan cari berkah Ramadhan,gelar buka bersama dan santunan anak yatim-piatu.

Heboh terkait berita miring SMPN 1 Luragung berakhir dengan sebuah mediasi

Kuningan, RN

Bendungan Kuningan merupakan salah satu program nasional yang di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, mengingat itu adalah proyek strategis, maka mau tidak mau pemukiman di area yang dijadikan bendungan Kuningan pun harus di relokasi atau di pindahkan, dan akhirnya pemerintah menyiapkan perumahan beserta pasilitas yang lainnya. relokasi dengan jumlah rumah sesuai dengan yang di ajukan pemerintah desa yang kena dampak proyek strategis tersebut.

Kini bendungan Kuningan sudah beroperasi bahkan sudah di resmikan presiden Jokowi beberapa bulan lalu, bahkan rumah relokasinya pun sudah di bagikan, tapi sangatlah ironis di antara 444 rumah yang di tempati masyarakat, di sinyalir ada Sembilan unit rumah yang di tempati sama orang yang di duga bukan haknya. Sehingga menjadi permasalahan baru dan akhirnya sampai lagi permasalahan tersebut ke dinas  terkait dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kuningan. Dan pihak dinas langsung menyikapi hal tersebut dengan memanggil semua pihak , dan yang pertama dibpanggil Kepala desa Kawung sari.

" Pak Kuwu mengharapkan ada semacam pengarahan dari pihak dinas dan kecamatan ke RT, RT,di Kawungsari, bahwa rumah tersebut bukan hak milik, tapi pinjam pakai, dan dari pinjam pakai maka di sampaikan aturan mainya bahwa nanti akan di buatkan surat perjanjian pinjam pakai." Kata kepala bidang perumahan DPKPP Kabupaten Kuningan Burhanuddin,ST,M.Si membacakan saran kades kawungsari di depan media, Rabu (2/2/2021) sesaat setelah pemangilan Kades Kawung sari Kusto.

Rencananya menurut Kabid, pihak dinas akan memanggil para pihak itu tidak berbarengan atau bergilir dengan tujuan untuk mendengarkan informasi dengan harapan agar inti yang menyebabkan 9 unit rumah relokasi di tempati yang bukan haknya ,karena tidak sesuai dengan nama nama yang di ajukan pertama.

(Fulls)