LMND Pandeglang Tantang Pemkab Tutup Waralaba Yang Melanggar Perda

Pandeglang,Radar Nusantara Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif kota Pandeglang Melakukan...

Pandeglang,Radar Nusantara

Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif kota Pandeglang Melakukan audiensi dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) audiensi di laksanakan di ruang rapat komisi 1 pada pukul 16:00 wib sampai jam 17:30 wib, pada selasa (8/2/22).

Audiensi itu membahas kepastian hukum peraturan daerah (PERDA) Nomer 4 tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko moderen, dalam audiensi tersebut turut di hadirkan juga dari pihak DPMPTSP ,Satpol-PP dan dinas koprasi usaha mikro,perindustrian dan perdagangan.

Saat Audiensi Muhamad Abdullah selaku ketua LMND Eksekutif kota Pandeglang mengatakan "Akibat banyaknya waralaba pada tahun 2016 sekitar 107 di kabupaten Pandeglang yang tersebar di beberapa kecamatan ada yang 6,8, hingga 9 di tiap perkecamatan, tentu mengancam keberlangsungan hidup masyarakat terutama yang berjualan di pasar tradisional dan toko kelontongan,maka pemerintah melalui inisiasi DPRD menerbitkan perda nomer 4 tahun 2017 secara filosofis perda tersebut untuk melindungi pasar tradisional serta masyarakat usaha kecil dan menengah.

Di dalam perda tersebut mengatur tentang jarak terhadap pasar tradisional, kuota perkecamatan, atau tidak boleh di dirikan di persimpangan jalan, akan tetapi dalam praktik pada 2021 dari 121 waralaba yang ada di kabupaten Pandeglang sekitar 29 waralaba telah melanggar Perda dalam sektor kuota perkecamatan ,data tersebut belum termasuk yang berdiri di pasar tradisional,persimpangan jalan, dan tidak memiliki izin.

Banyaknya waralaba yang melanggar Perda tentu menjadi masalah,terutama bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan berdagang di pasar tradisional dan toko kelontongan, maka dari itu PEMDA dan DPRD berwacana akan menertibkan dan menindak tegas waralaba yang telah melanggar perda demi terciptanya kepastian hukum,dgn salah satu cara merelokasi ke kecamatan-kecamatan yang belum ada 4 waralaba sehingga tidak bertentangan dengan perda.

Akan tetapi hampir satu tahun wacana itu pun belum pernah di realisasikan sehingga terjadinya ketidak pastian hukum,kami menganggap perilaku DPRD dan dpmptsp yang enggan menegakan perda sudah menentang konstitusi dan mengangkangi perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwakilan dari dinas koprasi usaha mikro, perindustrian dan perdagangan yang di wakili Joehanes Waluyo "mengakui adanya 65 waralaba di kabupaten yang masuk Jona merah yang berarti terindikasi melanggar Perda,meskipun upaya penindakan penegakan perda untuk memecahkan masalah di takutkannya nanti malah akan menimbulkan masalah baru,

Disambung oleh pihak DPMPTSP yang di wakili Kabid perizinan Erik widswasara mengatakan "untuk relokasi waralaba yang melanggar Perda sudah di intuksikan melalui surat,untuk segera pindah ke kecamatan yang belum lebih dari 4 kuotanya,akan tetapi belum ada waralaba yang mengindahkan himbawan tersebut.

Sementara itu, ketua komisi I Endang sumantri mengatakan saat audiensi berlangsung "perda itu harus di patuhi dan di hormati" tutupnya**(SA).