Biaya Sertifikat Lintor Desa Cigondang Sesuai Kesepakatan

Pandeglang, Radar Nusantara Berbagai inovasi terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN salah satunya program sertifikasi tanah ...

Pandeglang, Radar Nusantara

Berbagai inovasi terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN salah satunya program sertifikasi tanah yang merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat salah satunya program Lintor di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Hal itu disampaikan Yayat Patoni Hidayat selaku Wakil Ketua Panitia Program Sertifikat Tanah Lintas Sektoral (Lintor) Desa Cigondang Kecamatan Labuan, Senin (21/3/22).

Yayat juga menyampaikan nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berguna hasil bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

"Dari luas wilayah Desa Cigondang sekitar 154 hektar letak hamparan nya di pesisir pantai yang saat ini sebagian warga yang mayoritas berprofesi sebagai pelaut telah mendaftarkan ke panitia sebanyak 102 bidang tanahnya untuk dilakukan pendataan serta pengukuran dalam program sertifikat tanah lintas sektoral dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN," kata Yayat Patoni di Ruang Panitia Lintor di Kantor Desa Cigondang Kecamatan Labuan.

Sebagai informasi, kata Yayat, pada hari Selasa (15/2/22) yang lalu di Aula Desa Cigondang, kami telah melaksanakan musyawarah mufakat terkait program sertifikat Lintas Sektoral atas kesadaran dan kesepakatan bersama,

"Dari beberapa pemohon ada yang bersedia dan ikhlas memberikan iuran sumbangan dengan nominal Rp. 500.000,- namun pada pelaksanaannya ada juga yang memberikan setengahnya, bahkan ada juga yang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun," terangnya.

Ditempat yang sama, Ahmad Nur Ketua BPD Desa Cigondang membenarkan adanya musyawarah antara pemohon sertifikat dengan panitia program.

"Memang benar adanya beberapa musyawarah antara warga sebagai pemohon sertifikat dengan panitia hal itu berdasarkan kesepakatan bersama seperti adanya pembiayaan, bahas kelengkapan berkas tanah, dan pemohon juga harus siap menunjukan batas batas patok tanah, membuat surat pernyataan tidak sengketa dan siap mempertanggung jawabkan kebenaran kepemilikan hak tanah," kata Ahmad Nur Ketua BPD Desa Cigondang.

Ahmad Nur yang juga bagian di Panitia Lintor menuturkan bahwa setahu saya para pemohon sertifikat Lintor pada saat itu juga berjanji tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari keterkaitan kegiatan program sertifikat lintas sektoral sesuai pernyataan kesepakatan bersama yang dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani," pungkasnya. (GB).