Petakan Titik Potensi Rawan Pemilu 2024, Ini Yang Dilakukan Bawaslu Sampang

Sampang,RN Tahapan pemilu 2024 terus bergulir dan dimulai sejak 14 juni 2022 lalu dan saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual...

Sampang,RN

Tahapan pemilu 2024 terus bergulir dan dimulai sejak 14 juni 2022 lalu dan saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi faktual kepengurusan partai politik sebagai peserta pemilu (29/07/2022-13/12/2022) dan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14/10/2022-21/06/2023).

Dipandang cukup substansial dan mendasar sekali pengawasan partisipatif oleh karena itu bertempat di Hotel Panglima Kelurahan Dalpenang,  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  Sampang menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Serentak 2024"(senin, 07/11/2022)

Gelaran sosialisasi dihadiri Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam)  se Kabupaten Sampang, organisasi kepemudaan,  karang taruna dan elemen masyarakat lainnya yang menjadi mitra pengawasan partisipatif Bawaslu.

Ketua Bawaslu Sampang,  Hj. Insiyatun, SHI., MH didampingi oleh Pimpinan Bawaslu lainnya,  Suhariyanto,  Luddin dan M. Yunus saat membuka sosialisasi menekankan beberapa hal kepada para peserta diantaranya pentingnya dijalin komunikasi antar elemen dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu dari sisi pengawasan. 

Srikandi Pengawal Demokrasi ini juga menyampaikan pentingnya dibangun soliditas antar anggota Panwaslucam dan perlunya terus menempa diri untuk memiliki kemampuan mengkaji serta menaganalisa setiap regulasi kepemiluan.

Dihadirkan sebagai narasumber dari aktivis dan pegiat pemilu sekaligus mantan penyelenggara pemilu,  Abdul Azis Agus Priyanto, SH.

Azis yang dihadirkan selaku Ketua Forum Gardu Demokrasi (FGD)  Divisi Politik dan HAM (Polhukham) menyampaikan materi "Titik Rawan dan Potensi Rawan Pelanggaran Pemilu dan Sanksinya".

Azis menyebut dan membeberkan kompleksitas potensi rawan pelanggaran pemilu ada pada setiap tahapan pemilu namun perlu dibuatkan skala prioritas pola uproach pencegahannya sedini mungkin. 

Pada paparannya Azis banyak berbagi pengalaman dalam bentuk studi kasus yang dialami saat menjadi penyelenggara pemilu dengan para Para Panwaslucam agar hendaknya menjadi gambaran riil nantinya yang akan dihadapi saat kawal proses tahapan. 

"Para Panwaslucam yang sudah definitif dilantik atas nama undang-undang diberikan amanah selaku Pengawal, Penegak Demokrasi dengan kewenangannya dan diharapkan menjadi "Problem Solving" dilapangan pada setiap permasalahan yang dihadapi". tegas Azis penuh harap

"Titik potensi rawan pelanggaran pemilu yang patut dan layak menjadi atensi khusus dari stakeholder penyelenggara pemilu diantaranya :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih; 

2. Penetapa peserta pemilu; 

3. Pelaksanaan kampanye; 

4. Pengadaan logistik/surat suara dan pendistribusiannya; 

5. Pergeseran surat suara;

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; 

7. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan 

8. Penetapan hasil pemilu dan sedangkan jenis pelanggaran pemilu yang berpotensi seperti halnya saat :

1. Proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dalam rangka penyusunan daftar pemilih;

2. Penggunaan fasilitas dan budget negara (APBDes,  APBD dan APBN);

3. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri dan Aparatur Penyelenggara Negara lainnya.

Dan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas  dibutuhkan penyelenggara pemilu yang bersandarkan pada "the rule of law" yang berdasar pada etik sebagai basis nilai dasar (value and virtues)" beber Azis seraya menutup sessi dialog interaktifnya. 

(Frh)