Dinas PUPR Toba Menganggap Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2021 Mencapai Rp 842 juta Tidak Merupakan Masalah

Kabupaten Toba, RN - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba mestinya menjadi perhatian serius buat Bupati Toba "Ir...

Kabupaten Toba, RN - Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba mestinya menjadi perhatian serius buat Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" agar dapat menjadi penilaian layak dan pantas tidaknya seorang Pejabat menduduki suatu jabatan dilingkungan Pemkab Toba, mulai dari jabatan eselon empat sampai eselon dua.

Hal itu diungkapkan salah seorang penggiat korupsi berinisial "J.Tambunan,SH" mengatakan pada awak media bahwa jabatan SKPD mestinya menjadi amanah buat mendukung dan melaksanakan program Visi/Misi Bupati Kabupaten Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc"  pembangunan dan pelayanan daerah.

Dimana "J.Tambunan,SH" mengatakan bahwa seorang pejabat mestinya harus mengerti dan melaksanakan regulasi aturan hukum mulai aturan Undang-Undang sampai aturan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah/Negara agar segala pengelolaan Dana APBD Pemkab Toba nantinya tidak terindikasi dugaa korupsi.

Seperti halnya Dinas PUPR Kabupaten Toba yang mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 selalu mengantongi permasalahan dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah akibat kekurangan volume pekerjaan. Namun Kadis menilai bahwa kekurangan volume itu bukanlah merupakan suatu kinerja yang berdampak pada tindak pidana korupsi dan dengan santai menjawab bahwa kekurangan volume pekerjaan itu sudah dalam proses pengembalian sesuai jawaban surat konfirmasi tertulis media tentang kekurangan volume tahun 2020.

Permasalahan kekurangan volume pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Toba itu juga berlanjut pada tahun 2021 mencapai Rp 842 juta dan belum dapat dipastikan bahwa kekurangan volume pekerjaan itu sudah dikembalikan atau tidak sama sekali.

Buruknya kinerja Kepala Dinas PUPR Pemkab Toba yang menilai bahwa kekurangan volume suatu pekerjaan mencapai miliaran rupiah sampai tahun 2021 seakan tidak mempengaruhui suatu jabatan, hingga memunculkan pertanyaan apakah kekurangan volume suatu pekerjaan pembangunan fisik itu tidak mempengaruhi mutu suatu bangunan yang sudah dikerjakan.

Untuk itu masyarakat berharap agar Bupati Kabupaten Toba "Ir.Poltak Sitorus,M.Sc" dapat menilai dan perlu mengevalusi jabatan SKPD yang diduga tidak mempunyai kinerja baik agar nantinya tidak menghambat program dan pelayanan pihak Pemkab Toba dalam mejalankan Visi/Misi Bapak Bupati Kabupaten Toba "Ir.Poltak Sitorus,MSc". (S.Tambunan)