Imam Budi Hartono Berikan Apresiasi kepada Ketua DPRD Depok beserta Jajarannya

Depok, RN Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Bapak H.T.M. Yusufsyah P...

CWI Ragukan Depok Peroleh WTP 7 Tahun Berturut-turut

PPDB KEMBALI RICUH,CWI DESAK WALIKOTA COPOT THAMRIN

CWI MENDESAK PEMERINTAH CABUT IJIN EXPLOITASI AIR TANAH UNTUK PERUSAHAAN ASING

Depok, RN

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok Bapak H.T.M. Yusufsyah Putra, yang dihadiri 34 Anggota DPRD Kota Depok, serta Forkopimda, Lembaga Instansi Vertikal, Pejabat sipil, dan TNI - Polri.

Rapat Paripurna DPRD Depok tersebut, membahas Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2023, Persetujan DPRD Kota Depok terhadap 2 Raperda Depok, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (02/05/2023).

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, dalam sambutannya mengungkapkan, Pemkot Depok mengucapkan terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Sekretaris, dan seluruh anggota DPRD kota Depok atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini.

"Dukungan dan apresiasi kepada Pansus 4 dan Pansus 5, yang telah menyampaikan laporannya terkait dengan proses dan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok.

Penyelenggaraan perlindungan, lanjutnya, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

“Proses akhir dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, telah ditandai dengan persetujuan bersama,” ujar Wakil Wali Kota Depok.

Menurutnya, "ini merupakan cerminan dari hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemkot Depok, yang dilandasi oleh semangat dan kemitraan saling menghormati, untuk menghasilkan peraturan daerah yang bersih dan berkualitas," tandasnya.

Lebih jauh Wakil Wali Kota Depok menjelaskan, dalam proses pembahasan bersama Pansus 4 dan 5, dilakukan pembulatan, pemantapan, penajaman serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi maupun sederajat, baik berkaitan dengan legal drafting maupun materi muatan.

“Berdasarkan penyampaian laporan Pansus 4 dan 5, terkait penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak, Perda Kota Depok tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Wali Kota Depok menyetujui Rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ungkapnya.

IBH nama sapaan akrabnya juga menjelaskan, terhadap pandangan umum fraksi - fraksi terhadap 3 Raperda usulan dari Pemkot Depok, yang terpenting aspek menjadi dasar pertimbangan yaitu: menyelaraskan objek pajak, antara pajak pusat dan pajak daerah.

“Dengan penyelarasan tersebut, maka dapat menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, sehingga menyederhanakan administrasi perpajakan,” ujarnya.

IBH juga berharap, dengan terbitnya Raperda pengelolaan keuangan daerah akan lebih berkualitas, sehingga perencanaan penganggaran dan realisasi APBD akan lebih baik.

"Perda tentang Bangunan Gedung, dimana Perda ini disusun dalam rangka penyesuaian peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta menjamin dipenuhinya persyaratan teknis yang dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungan serta menghindari kegagalan konstruksi, dan kegagalan bangunan gedung, pungkasnya.

Terkait dengan tata kelola, secara komprehensif merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan Masyarakat Kota Depok terhadap utilitas.

"Sehingga berkelanjutan penempatan diri terpadu guna mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, bagi kesejahteraan Masyarakat Depok dan pemangku kepentingan di daerah Kota Depok," cetusnya.

M Sutoyo