Diduga Tidak Mampu Jawab Surat Laporan Masyarakat "Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Lempar Tanggungjawab Ke Komisi I Dan II"

Tebing Tinggi, RN Dugaan manipulasi data LKPD Kota Tebing Tinggi mulai tahun 2011 s/d tahun 2021 sudah dua bulan lamanya di Laporkan masyara...

Tebing Tinggi, RN

Dugaan manipulasi data LKPD Kota Tebing Tinggi mulai tahun 2011 s/d tahun 2021 sudah dua bulan lamanya di Laporkan masyarakat pada Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi masih belum ditindak lanjuti, hingga dugaan korupsi yang merugikan keuangan Negara/Daerah mencapai puluhan miliar itu masih menjadi misteri.

Berbagai permasalahan dugaan manipulasi data di LKPD Kota Tebing Tinggi itu telah terjadi selama sepuluh tahun lamanya tanpa terdeteksi atau diduga ada indikasi keterlibatan 25 Anggota DPRD melakukan konspirasi besar-besaran, hingga hasil LKPJ selalu mendapatkan keterangan baik-baik saja.

Dari beberapa permasalahan dugaan manupulasi itu terkait permasalahan bagi hasil Deviden, bagi hasil PDAM Tirta Bulian dan permasalahan pengelolaan PAD BLUD RSUD Kumpulan Pane.

Permasalahan ini dinilai salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Sinambela" saat diminta komentarnya, menjelaskan bahwa Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi berinisial "B.Nasution,SH" sebagai wakil rakyat harusnya bijak dalam menyikapi permasalahan Surat Laporan dari Masyarakat agar amanah sebagai wakil rakyat benar-benar terlaksana dan selalu mendukung penuntasan korupsi dikota ini.

Dalam menelusuri akan tindaklanjut Surat Laporan masyarakat itu, awak media sudah dua kali melakukan konfirmasi langsung saat diundang Oknum Ketua DPRD dibulan lalu tetapi sayangnya sampai dua bulan lamanya kesimpulan/jawaban dari Ketua DPRD berinisial "B.Nasution,SH" diduga selalu mencoba mengulur waktu tanpa ada kepastian dalam menyikapi/mendalami permasalahan itu.

Lempar bola pun terjadi, hingga Surat Laporan dugaan manipulasi data LKPD Kota Tebing Tinggi pada Ketua DPRD itu kembali didisposisikan pada Ketua Komisi I DPRD berinisial "M.Naibaho,SH". Tetapi permasalah dugaan manipulasi LKPD ditangan Komisi I berakhir pada rapat tertutup tetapi hasil rapat menghasilkan kesimpulan bahwa Surat Laporan itu akan didisposisikan kembali ke Ketua Komisi II DPRD Kota Tebing Tinggi.

Saling lempar tanggungjawab pun menjadi permasalahan, hingga sampai saat ini surat laporan dugaan manipulasi LKPD itu menjadi mandek di Komisi II tanpa kesimpulan.

Prilaku dan kebijakan Ketua DPRD berinisial "B.Nasution,SH" dalam menanggapi Surat Laporan Masyarakat ini bisa berdampak dan menimbulkan 0pini buruk ditengah masyarakat. Dimana pandangan masyarakat akan menilai 25 Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi diduga tidak faham dengan LKPD atau bisa jadi 25 Anggota DPRD diduga terlibat melakukan konspirasi hingga sampai sepuluh tahun lamanya dugaan manipulasi LKPD berjalan mulus tanpa ada komentar atau perbaikan sama sekali. (S.Tambunan)