Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Taput Masuk Stadium Empat "APH dan DPRD Diduga Tutup Mata"

Tarutung, RN Permasalahan dugaan korupsi di Pemkab Tapanuli Utara makin menjamur hingga kesejateraan rakyat mulai memprihatinkan. Kesewenang...

Laporan Dugaan Penggelapan PAD Lamban Ditanggapi Ketua DPRD "35 Anggota DPRD Diduga Tertipu Dengan LKPJ Pemkab Taput"

Dugaan Penggelapan PAD Pemkab Taput Naik Ketahap Pelaporan Pada Kejaksaan Negeri Dan Pada DPRD Taput

Kepemimpinan Drs.Nikson Nababan,M.Si Terselip Dugaan Penggelapan Pendapatan Daerah Taput Mencapai Miliaran Rupiah

Tarutung, RN

Permasalahan dugaan korupsi di Pemkab Tapanuli Utara makin menjamur hingga kesejateraan rakyat mulai memprihatinkan. Kesewenangan dan kecongkakan Pejabat Pemkab Taput dalam mengelola keuangan daerah diduga menjadi faktor penyebab hingga total jumlah masyarakat Taput ditahun 2021 mencapai 284.148 jiwa diduga ditipu dengan program kegiatan Pemkab Taput terkait masalah status kepemilikan tanah, masalah Hutang PEN, masalah penghapusan Aset, masalah HGU Bandara Silangit, masalah Mark Up proyek fisik, masalah PAD dan masalah perjalanan dinas ditahun 2020 s/d tahun 2021 yang mengakibatkan indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah puluhan miliar rupiah.

Permasalahan itu dipertanyakan awak media pada pihak Pemkab Taput melaluli konfirmasi langsung dan konfirmasi surat tertulis tetapi Oknum SKPD dan Bupati Taput selalu memilih bungkam dan menghindar dengan memblokir nomor Whatshaap awak media.

Sementara konfirmasi terkait surat laporan pada Pihak Kejaksaan dan Pihak DPRD Taput juga belum ada kabar tindak lanjut sampai berbulan lamanya, hingga memunculkan opini bahwa saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara itu hanya merupakan tugas masyarakat yang tidak penikmat gaji sebab penikmat gaji diduga mandul/gak mampu melakukan penindakan akibat mengutamakan budaya/kekeluargaan dan kepentingan kelompok.

Kebebasan para pelaku korupsi itu, dinilai salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Tobing" yang berdomisili di kecamatan tarutung, menjelaskan pada awak media bahwa semua itu diduga akibat oknum berkuasa diduga dibekingi oknum pejabat ditingkat pusat yang diduga mempu mengintervensi pejabat ditingkat daerah.

Sikap oknum petinggi seperti ini perlu ditindak sebab sudah meniadakan butir-butir pancasila,  meniadakan semangat reformasi dan juga telah meniadakan Undang-Undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi itu, tanpa penilaian negatif ditengah masyarakat terkait kasus dugaan korupsi Pemkab Taput yang sudah ditahap stadium empat sebab APH dan DPRD diduga tutup mata. (S.Tambunan)