Dugaan Korupsi Pengelolaan PDAM Tirta Uli "Oknum Jaksa Panggil Pelapor"

Pematang Siantar, RN Sangat miris kondisi pelayanan hukum di Kota Pematang Siantar sebab regulasi aturan hukum dibuat begitu sangat ketat da...

Kapolda Sum-Ut Memaparkan Kronologis Pembunuhan Marsa

JUDI GELPER DI KOTA MADYA PEMATANG SIANTAR JLN SRI WIJAYA MERAJA LELA

Tim Pemburu Orang Jogal Kabupten Siantar Gencar Laksanakan Razia Pendisiplinan Wajib Masker

Pematang Siantar, RN

Sangat miris kondisi pelayanan hukum di Kota Pematang Siantar sebab regulasi aturan hukum dibuat begitu sangat ketat dan diduga sesuka hati hingga keleluasaan masyarakat dan awak media pun bagai terbelenggu.

Ketidak leluasaan atas kebijakan Oknum Pejabat penegak hukum pihak Kejaksaan Negeri Kota Pematang Siantar begitu mengecewakan masyarakat dan awak media sebab aturan mulai dari penyimpanan alat komunikasi pada loker adalah merupakan pembatasan bagi oknum media untuk melakukan konfirmasi alat bukti dalam membuat suatu pemberitaan dimedia massa menjadi tidak bisa, hingga konfirmasi bagai cerita dongeng dikedai kopi.

Kejadian itu dialami awak media saat mememenuhi panggilan Oknum Kasi Intel Kejari Pematang Siantar berinisial "R.Pardede" prihal meminta penjelasan dari pihak pelapor untuk hadir memberikan keterangan terkait laporan dugaan korupsi pengelolaan PDAM Tirta Uli mulai tahun 2011 s/d tahun 2021 terkait masalah bagi hasil PAD pada Pemko Pematang Siantar yang begitu minim jumlahnya.

Keterangan Oknum pihak Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pematang Siantar "R.Pardede" saat dimintai keterangannya menjelaskan pada awak media bahwa pihak Kejaksaan tidak berani memanggil terlapor atau pihak PDAM Tirta Uli tanpa alat bukti pemula yang kuat.

Jawaban Oknum Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pematang Siantar "R.Pardede" itu pun ditepis awak media sebab sesuai isi dari Laporan masyarakat itu memuat data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar (LKPD) terlampir selama sepuluh tahun tentang Total Miliaran rupiah penyertaan modal dan bagi hasil PAD selama sepuluh tahun lamanya diberikan pada Pemko Pematang Siantar dari PDAM Tirta Uli.

Minimnya kontribusi PAD dari pihak PDAM Tirta Uli sebagai perusahaan daerah memuat indikasi dugaan korupsi beberapa tahun lamanya sebab mulai tahun 2017 s/d tahun 2021 hanya mampu menghasilkan PAD dibawah Rp 311 juta, padahal ditahun 2016 saja PDAM Tirta Uli sudah mempu berikan PAD mencapai Rp 1,8 miliar, hingga memunculkan opini bahwa PDAM Tirta Uli diduga sesuka hati dalam memberikan kontribusi PAD pada Pihak Pemko Pematang Siantar, walau pertambahan pelanggan pengguna air ditiap tahunnya semakin meningkat dan pengembangan/penyertaan modal pun semakin bertambah tanpa memikirkan besaran PAD didapat.

Sementara konfirmasi awak media pada bagian humas PDAM Tirta Uli berinisial "Simatupang" diruangannya tidak mempu menjawab terkait dugaan pemborosan belanja operasional, belanja modal hingga menghasilkan surplus yang cukup kecil dibeberapa tahun lamanya, sehingga PDAM Tirta Uli hanya mampu memberikan kontribusi yang cukup kecil sebagai bagi hasil buat PAD Kota Pematang Siantar .

Fakta ini mestinya sudah menjadi gambaran dan pertimbangan buat pihak penegak hukum untuk melakukan penyelidikan/pulbaket dalam melengkapi alat bukti agar proses penindakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi di PDAM Tirta Uli Kota Pematang Siantar sebagai perusahaan daerah.

Prilaku oknum pihak Direktur PDAM Tirta Uli yang hanya bisa memberikan kontribusi itu diduga berkaitan dengan pemborosan belanja operasional, belanja modal agar menghasilkan surplus/keuntungan yang semakin kecil sebagai alasan untuk memberikan PAD buat Pemko Pematang Siantar tetapi sangat disayangkan Oknum Kesi Intel Kejari Pematang Siantar "R.Pardede" diduga mampu memanggil pelapor tetapi tidak mampu memanggil terlapor. (S.Tambunan)