Surat Konfirmasi Media Berbulan Tidak Dijawab "Pj.Walikota Tebing Tinggi Tidak Sigap"

Kota Tebing Tinggi, RN Pergantian Pj.Walikota Tebing Tinggi masih menjadi perbincangan masyarakat sebab kemampuan Pejabat Pj.Walikota dalam ...

DPRD DAN Pj.Walikota Menganggap Masyarakat Tebing Tinggi Dungu "Persetujuan APBD Punya Konsekwensi Hukum"

 Prilaku Oknum Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi "Tidak Pantas Ditiru"

 Program Musrenbang Diduga Takluk Dengan Kebijakan POKIR "Eksekutif Diduga Tidak Mampu Berbuat Banyak"

Kota Tebing Tinggi, RN

Pergantian Pj.Walikota Tebing Tinggi masih menjadi perbincangan masyarakat sebab kemampuan Pejabat Pj.Walikota dalam menjalankan Tugas dan Fungsi di Kota Tebing Tinggi saat ini masih diragukan sebab permasalahan dugaan korupsi sudah stadium empat, hingga Pj.Walikota akan kewalahan dan tidak mampu untuk mengurusinya.

Berbagai permasalahan dugaan korupsi itu sudah dikirimkan awak media melalui surat tertulis tetapi sampai berbulan lamamya Pj.Walikota belum mampu menjawab konfirmasi surat media itu, hingga muncul opini bahwa Pj.Walikota diduga tidak sigap atau memang tidak faham isi dari LKPD Kota Tebing Tinggi.

Fakta ketidak mampuan Pj.Walikota dalam menjawab beberapa permasalahan dugaan korupsi di Pemko Tebing Tinggi terkait pengelolaan PDAM Tirta Bulian dan pengelolaan RSUD K.Pane sebagai penghasil PAD yang diduga rawan disalah gunakan itu akan memunculkan opini diduga pembiaran hingga bertahun lamanya tanpa perbaikan.

Saling lempar bola pun terjadi saat awak media mencoba mempertanyakan hal itu pada oknum asusten Pj.Walikota dan asisten Sekda, hingga surat jawaban hanya sebatas jawaban dari oknum Direktur PDAM Tirta Bulian sebagai penjelasan singkat tanpa memuat relugasi aturan terkiat PERDA bagi hasil atas pengelolaan PDAM Tirta Bulian dari penyertaan modal Dana APBD yang sudah hampir 46 tahun tidak menghasilkan PAD buat Pemko Tebing Tinggi.

Kasus dugaan korupsi PDAM Tirta Bulian ini akhirnya bergulir ketangan Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi dan keterangan didapat dari pihak Kejaksaan bahwa saat ini masih menunggu proses telaah untuk bisa mengungkap alasan ketidak jelasan PAD dari bagi hasil pengelolaan PDAM Tirta Bulian sebagai Perusahaan daerah Kota Tebing Tinggi yang sudah berdiri selama 46 tahun tanpa memberikan  masukan PAD pada Pemko Tebing Tinggi.

Dugaan keterlibatan pejabat Pemko Tebing Tinggi atas dugaan ketidak jelasan PAD dari PDAM Tirta Bulian selama 46 tahun itu diduga akan banyak melibatkan pejabat daerah, mulai dari Kaban Bapeda, Inspektorat, Sekda, Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang diduga sengaja membiarkan permasalahan ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan. (S.Tambunan)