Dugaan Penggelapan Data LKPD Terkait Belanja Tanah Melibatkan Tanggungjawab Bupati Taput

Tarutung, RN Berbagai permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara menyimpan cerita panjang tentang kebob...

Keberanian 35 Anggota DPRD Taput Lakukan RDP Bupati Dan Wakil Bupati Terkait Dugaan Penggelapan PAD Masih Dipertanyakan

Laporan Dugaan Penggelapan PAD Lamban Ditanggapi Ketua DPRD "35 Anggota DPRD Diduga Tertipu Dengan LKPJ Pemkab Taput"

Dugaan Penggelapan PAD Pemkab Taput Naik Ketahap Pelaporan Pada Kejaksaan Negeri Dan Pada DPRD Taput

Tarutung, RN

Berbagai permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tapanuli Utara menyimpan cerita panjang tentang kebobrokan administrasi dan kebobrokan pengelolaan keuangan daerah. Kebobrokan itu diduga sengaja dibuat agar tidak diketahui masyarakat luas dan kebobrokan itu diduga memuat kebocoran anggaran yang mengakibatkan dugaan kerugian keuangan daerah mencapai puluhan miliar rupiah.

Penjelasan terkait permasalahan belanja tanah mulai tahun 2020 dan tahun 2021 itu dicoba awak media dengan mengkonfirmasikan prihal itu pada Kaban BPKPD Taput berinisial "KS" melalui pesan whatshap untuk memberikan penjelasan terkait rincian belanja tanah itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa Kaban BPKPD Taput berinisial "KS" belum memberikan penjelasan sampai berita ini dimuat KS belum mau memberikan penjelasan terkait belanja tanah itu.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" saat diminta keterangannya ditempat terpisah, menyatakan agar Pemkab Tapanuli Utara mestinya mau memberikan penjelasan terkait belanja tanah mencapai Rp 5 miliar itu agar masyarakat tahu sebatas apa efisiensi dan keterbukaan Informasi Pemkab Taput dalam memberikan penjelasan penggunaan dana APBD itu.

Konfirmasi awak media juga disampaikan pada Kepala Inspektorat Taput berinisial "SG" juga melalui pesan whatshap terkait sejauhmana Inspektorat mengetahui adanya dugaan penggelapan belanja tanah selama dua tahun itu. Namun sampai berita ini dimuat, Kepala Inspektorat belum membalas konfirmasi melalui pesan whatshap.

Memilih bungkam memang selalu sering dilakukan Oknum pejabat Pemkab Taput, terlebih saat awak media mempertanyakan terkait dugaan penggelapan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah itu. Dimana hasil pemeriksaan dan temuan internal dari Inspektorat daerah ditiap tahunnya diduga selalu tidak menemukan kerugian daerah. (S.Tambunan)