Tegas, Pengacara Ustuchri Minta PKB Kota Bekasi Taat Aturan dan Regulasi

BEKASI, RN - Kuasa hukum Ahmad Ustuchri, Amin Fahrudin SH, MH mengingatkan kepada semua pihak terkhusus tergugat DPC PKB Kota Be...

BEKASI, RN- Kuasa hukum Ahmad Ustuchri, Amin Fahrudin SH, MH mengingatkan kepada semua pihak terkhusus tergugat DPC PKB Kota Bekasi, DPW PKB Jawa Barat serta DPP PKB dalam proses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ahmad Ustuchri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi harus memperhatikan perkara yang saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi.

Seperti yang kita ketahui, Ustuchri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 320/pdt.G/2023/PN.Bks tertanggal 13 Juli 2023. Gugatan dilayangkan kepada DPC PKB Kota Bekasi, DPW PKB Jawa Barat, DPP PKB terkait usulan pergantian PAW Ahmad Ustuchri sebagai anggota DPRD Kota Bekasi.

"Perlu kami tegaskan bahwa dalam sengketa partai politik, terutama dalam delik pemberhentian anggota. Yang bersangkutan (Ahmad Ustuchri) itu masih mempunyai peluang mengajukan keberatan dan upaya hukum,"ucap Lawyer lulusan UGM ini.

Masih menurut Fahrudin, dalam hal usulan PAW, pihaknya kata dia sedang mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri Bekasi. Pihaknya lanjut dia, menggunggat apa yang dikeluarkan dalam SK DPP PKB untuk memberhentikan klien kami ahmad ustuhcri. 

Menurut Fahrudin sesuai dengan pasal 32 dan 33 undang-undang partai politik diatur didalamnya untuk memberi ruang bagaimana penyelesaian sengketa internal partai politik itu diselesaikan. 

"Kalau tidak selesai maka ada ruang untuk menyelesaikan melalui jalur peradilan. nah sehingga semua pihak, baik itu pihak yang membuat SK pemberhentian, maupun pihak pihak terkait seperti pimpinan DPRD kemudian Wali Kota, KPU Kota Bekasi, dan Gubernur,  harus menghormati dan terikat dengan apa yang menjadi proses hukum yang sedang berjalan ini,"tukasnya.

Hematnya jadi seharusnya ketika gugatan ini masuk, maka terhadap pokok perkara tersebut menjadi status quo. 

"Artinya tidak boleh  di eksekusi, tidak ada yang melakukan apapun sampai pokok perkara ini mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,"timpalnya.

Hal ini kata Fahrudin sesuai dengan yang dimandatkan oleh undang-undang parpol pasal 32 dan 33. Dan itu juga yang ditegaskan dalam proses penyelenggaraan PAW dalam pkpu nomor 6 tahun 2017.

"Jadi PAW itu tidak bisa dijalankan manakala ada gugatan dan gugatan itu belum memperoleh kekatan hukum tetap,"imbuhnya.

Masih menurut dia,  karena negara ini negara hukum dan seluruh yang berpekara ini dianggap pihak yang menjadi representasi kekuatan politik yang seharusnya melek terhadap sistem hukum. 

"Seharusnya (semua) paham ketika ada sengketa maka segala sesuatunya itu tidak bisa ditindak lanjuti sampai menunggu hasil putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ditingkat kasasi atau di tinhkat pk di MA,"bebernya.

Terakhir Fahrudin kembali mengingatkan dan berharap kepada semua pihak. terutama kepada para tergugat ini ya dari DPC PKB Kota Bekasi minta tolonglah anda sedikit memahami regulasi, memahami aturan yang ada.

Sehingga pada akhirnya kata dia kita semua bisa menyelenggarakan kekuasaan ini dengan damai. 

"Karena sudah ada aturan  dan hukum yang berlaku. Siapapun yang menang nanti akan kita patuhi, siapapun yang menang sekali lagi itu kita harus patuhi,"tukasnya 

"Apakah nanti yang menang penggugat atau tergugat, semua pihak wajib mematuhi kekuatan hukum yang tetap atau inkracht Van Gewijsde,"tutupnya.

Sekedar informasi PN Bekasi sudah mengelar dua kali sidang perkara terkait Gugatan Ahmad Ustuchri dengan tergugat PKB Kota Bekasi, DPW PKB Jawa Barat serta DPP PKB yaitu di tanggal 23 Agustus 2023 serta baru-baru ini di tanggal 13 September 2023. Dalam dua agenda sidang tersebut pihak pengadilan menunda proses sidang dikarenakan pihak tergugat dalam hal ini DPP PKB, DPW PKB Jabar dan DPC PKB Kota Bekasi mangkir (tidak hadir dalam sidang).(@nt)