Sejauhmana Bupati Sergai Ikut Terlibat Dugaan Korupsi Pendapatan Asli Daerah "Kata Kunci Pada Kaban BPKPD dan Kaban Bapenda"

Serdang Bedagai, RN -  Pengelolaan administrasi surat menyurat di Pemkab Sergai beberapa tahun lamanya dinilai sembraut dan berd...

Dana Desa Naga Kesiangan Untuk Pembangunan Cor Beton Dusun II Diduga Terindikasi Korupsi

Realisasi Dana Desa Paya Pasir Tahun 2017 Bidang Pembangunan Yang Dananya Rp 664.237.674,- Menuai Dugaan Korupsi

Dana Desa Batu 12 Kabupaten Sergai “Diselimuti Kabut”

Serdang Bedagai, RN- Pengelolaan administrasi surat menyurat di Pemkab Sergai beberapa tahun lamanya dinilai sembraut dan berdampak pada masalah keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan Data APBD, LKPD dan LKPJ.

Permasalahan ini muncul saat awak media melakukan konfirmasi langsung atau pun melalui konfirmasi tertulis masih menemukan kendala dan belum ada jawaban dari pihak Pemkab Sergai, hingga penjelasan terkait sejauhmana Bupati Sergai ikut terlibat masalah dugaan korupsi Pendapatan Asli Daerah masih belum dijelaskan oleh Kaban BPKPD dan Kaban Bapenda.

Komentar salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" memberikan komentarnya pada awak media mestinya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai kepercayaan Bupati Sergai mampu melindungi pimpinannya dengan mau memberikan penjelasan pada awak media agar masalah itu tidak menjadi opini yang berdampak pada pemburukan Kepala Daerah.

Penelusuran awak media dalam meminta penjelasan dari pihak Kaban BPKPD dan Pihak Bapenda Sergai melalui pesan masenger/Whatshap juga belum mendapat penjelasan sampai berita ini dimuat sebab kedua Kaban itu merupakan kata kunci dalam masalah itu.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bahwa permasalahan sejauhmana Bupati Sergai ikut terlibat dugaan korupsi Pendapatan Asli Daerah Sergai bertahun lamanya ini diduga sengaja ditutup rapih dengan tidak mau memberikan penjelasan agar tidak makin  memperburuk keadaan.

Adapun masalah Pendapatan Asli Daerah Pemkab Serdang Bedagai itu terkait data PAD tahun 2019 sebesar Rp 143,1 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 120 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp 133,4 miliar. (S.Tambunan)