Caleg DPR-RI Dari Partai Buruh Gelar Sosialisasi Dan Serap Aspirasi Masyarakat

Subang, RN Dalam Rangka mengenalkan Partai Buruh yang dulu telah berdiri pada tahun 2002 dan tidak aktif sejak 2010, kini Partai Buruh ikut ...

Subang, RN

Dalam Rangka mengenalkan Partai Buruh yang dulu telah berdiri pada tahun 2002 dan tidak aktif sejak 2010, kini Partai Buruh ikut kembali dalam kancah politik melalui kongres Partai Buruh thn 2021 dan akan menampung aspirasi masyarakat terkait upah buruh dan permasalahan rakyat kecil lainnya.

Hal tersebut di sampaikan Luthano Harry Budyanto, Caleg DPR-RI Dari Partai Buruh No Urut 1 Dapil Jawa Barat IX, meliputi Subang Majalengka Sumedang, saat menggelar silaturahim dan Sosialisasi menyambangi masyarakat desa Pamanukan Hilir pada hari Minggu (30/12/2023) Di Kediaman Caleg Partai Buruh Dapil 5 Neneng Dede Yunengsih.

Kepada Masyarakat Yang Hadir caleg DPR RI Luthano Budyanto menjelaskan bahwa dalam kunjungannya selain untuk silaturahim juga mensosialisasikan tujuan partai buruh. 

Diawali syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan bersholawat atas nabi Muhammad Saw 

"terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima saya untuk silaturahim juga saya memperkenalkan diri dan mensosialisasikan partai buruh" jelasnya 

Partai buruh yang terbentuk dari masyarakat kecil mulai dari pekerja/buruh, petani, nelayan, tukang becak, ojek ,pedagang pasar, buruh migran, yang menginginkan agar Nasib buruh mendapat perhatian pemerintah terutama tarap kehidupan ekonomi dan Upah layak. 

Partai buruh sering demo turun ke jalan dengan  tekat yang kuat agar  bisa meningkatkan taraf ekonominya ,meskipun hujan panas dilakukan ,akan tetapi tidak mendapatkan hasil dan pemerintah juga tidak merespon tuntutan demo tersebut .

Maka sebagai warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak hanya dinikmati oleh partai penguasa yang kurang peduli dan memikirkan nasib kaum buruh 

" insya Allah perjuangan partai buruh ke depan akan berjuang kedalam system' pemerintahan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, jaminan sosial, dan subsidi lainnya, lewat keputusan DPR RI " Ungkapnya Singkat, Tuturnya.(Staff RN)