Penyusunan Data LKPD Taput Amburadul "SDM Oknum Kaban BPKAD Bermodalkan Titipan"

Tarutung, RN Kriteria mendapatkan jabatan sebagai Pejabat Pemkab Taput dimasa kepemimpinan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan.M,Si" ...

Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Taput Masuk Stadium Empat "APH dan DPRD Diduga Tutup Mata"

Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan,M.Si" Bersama Pejabat Lain Ikut Nikmati Insentif Retribusi Daerah

Pendapatan Bagi Hasil Deviden Atas Penyertaan Modal Pemkab Taput Pada PT.Bank Sumut Diduga Melibatkan "Bupati Dan Wakil Bupati"

Tarutung, RN

Kriteria mendapatkan jabatan sebagai Pejabat Pemkab Taput dimasa kepemimpinan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan.M,Si" yang menjabat dua periode itu,  menitipkan warisan dugaan permasalahan yang begitu banyak.

Beberapa warisan dugaan permasalahan yang dititipkan mantan Bupati Tapanuli Utara "Drs.Nikson Nababan.M,Si" itu diantaranya terkait Kerjasama Lahan Badara Silangit pada PT.Angkasa Pura II, Dana Penyertaan Modal pada Prusda Pertambangan, Dana Perjalanan Dinas ke Australia, Dana Bagi Hasil dari PT.Sol, Penghapusan Aset Mobil Landcruser, Dugaan penyerobotan Lahan masyarakat di Lokasi Bandara Silangit, Dugaan Raibnya Dana Silpa, Dana Penyertaan Modal pada PT.Bank Sumut dan Dugaan Pemalsuan Dokumen terkait persyaratan Pinjaman Dana PEN atas Tunggakan Pemkab Taput tahun 1987 yang tidak pernah dicicil sama sekali.

Dari beberapa permasalahan itu ternyata sudah sampai kasusnya pada pihak Aparat Penegak Hukum. Namun penindakan hukum terkait dugaan korupsi itu disuga mendek sebab ada indikasi dugaan Intervensi dari Oknum tertentu yang membekingi permasalahan korupsi di Tapanuli Utara agar tidak terungkap.

Prihal mandeknya penindakan dugaan korupsi di Pemkab Taput itu didapat dari Oknum pihak Kejaksaan saat dikonfirmasi awak media yang tidak ingin namanya disebut, menyatakan terkait permasalahan kerjasama lahan Bandara Silangit yang menghasilkan PAD buat Pemkab Taput mulai tahun 2019 s/d tahun 2021 tidak jelas keberadaannya dan diduga menjadikan piutang pihak PT.Angkasa Pura II. Untuk menindak lanjuti permasalahan dugaan kebocoran Dana PAD atas kerjasama pihak ketiga itu diduga sengaja tidak dimuat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Taput, hingga memunculkan kecurigaan bahwa mantan Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan.M,Si" diduga lakukan kerjasama pribadi atas Lahan Bandara Silangit dari pembebasan Hutan register yang diduga mencapai luas 500 hektar itu.

Hasil konfirmasi tertulis yang dikirimkan awak media pada Bupati Taput "Drs.Nikson Nababan.M,Si" saat masih menjabat, memberikan jawaban melalui Sekretaris Daerah "I.Simaremare" menjelaskan bahwa luas lahan kerjasama Pemkab Taput yang ditanda tangani "Drs.Nikson Nababan.M,Si" luas lahan hanya dikisaran 163 hektar, namun enggan memberikan keterangan tentang kewajaran besaran Bagi Hasil Kerjasama dari pihak PT.Angkasa Pura II yang nilainya hanya sebesar Rp 90 jutaan rupiah.

Permasalahan kerjasama kemitraan Pemkab Taput dengan PT.Angkasa Pura II yang diduga sengaja tidak dimuat dalam LKPD Taput itu dikomentari salah seorang penggiat korupsi "Bang Candra" menjelaskan pada awak media bahwa prilaku ini indentik dengan dugaan korupsi sebab kerjasama Pemkab Taput dengan PT.Angkasa Pura II itu sudah dipublikasikan secara luas. Namun mengapa Bagi Hasil atas kerjasama itu bisa berubah menjadi piutang selama hampir tiga tahun lamanya dan mengapa Kerjasama Kemitraan pihak ketiga tidak dimuat dalam LKPD Taput..??

Salah satu fakta amburadulnya penyusunan Data LKPD Taput itu sudah selayaknya disikapi Pj.Bupati Tapanuli Utara "DR.Drs.Dimposma Sihombing.S.Sos,MAP" agar tidak ada lagi indikasi terkait SDM Oknum Kaban BPKAD bermodalkan Titipan, hingga mengakibatkan penyusunan Data LKPD Taput Amburadul. 

(S.Tambunan)