Dua Kali Kasus Oknum Sekda Taput Diduga Mendek Ditangan Pihak Kepolisian Wilayah Sumut

Tarutung, RN Penegakan hukum tentang Prilaku Oknum Sekda Tapanuli Utara terkait kasus tindak pidana diduga mandek ditangan pihak Kepolisian ...

Tarutung, RN

Penegakan hukum tentang Prilaku Oknum Sekda Tapanuli Utara terkait kasus tindak pidana diduga mandek ditangan pihak Kepolisian Sumatera Utara.

Adapun kasus pertama tertangkap pihak Poldasu saat Oknum inisial "I.S" diduga bermain judi di suatu hotel diwilayah kota Medan dan kasus kedua saat sekelompok masyarakat meminta pihak Polres Tapanuli Utara menyelidiki kasus viralnya video mesum.

Penindakan hukum atas kedua kasus yang melibatkan Oknum inisial "I.S" ini diduga mandek tanpa ada kabar kepastian tindak lanjut penindakan hukumnya.

Berbagai media massa pun ikut bengong melihat proses penegakan hukum atas kedua kasus ini, hingga memunculkan kesan bahwa pemberitaan media sudah tidak dihiraukan lagi dan regulasi aturan hukum pun diduga sudah dibuat menjadi pajangan saja.

Hasil konfirmasi awak media pada beberapa oknum masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara salah satunya berinisial "S.Panggabean" saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa kedua kasus itu kemungkinan akan mandek ditangan pihak kepolisian sebab Oknum inisial "I.S" yang saat ini menjabat Sekda Tapanuli Utara Diduga dibekingi Oknum pejabat tinggi, hingga sekelas Poldasu saja diduga tidak mampu memproses hukum Oknum inisial "I.S" ini.

Hasil konfirmasi awak media pada pihak Polres Taput melalui pesan Whatshap menjelaskan bahwa  penyelidikan yang dilakukan pihak Polres Tapanuli Utara terkait video mesum yang diduga mirip Sekda Tapanuli Utara berinisial "I.S" telah dihentikan.

Penghentian penyelidikan Polres Tapanuli Utara itu dibuat atas dasar keterangan dari  Ahli Hukum Pidana Universitas Panca Budi Medan sebagai saksi ahli hukum pidana menerangkan bahwa kasus video mesum itu tidak bisa dikategorikan melanggar UU pidana sebagaimana diatur dalam UU no.44 tahun 2008 tentang pornografi.

Alasan pihak Polres Tapanuli Utara dalam meminta keterangan Ahli Hukum Pidana tidak dari Universitas Negeri Sumatera Utara sebagai barometer pendidikan di Sumatera Utara menjadi pertanyaan ditengah masyarakat.

Dimana keputusan untuk menghentikan penyelidikan pihak Kepolisian Sumut ini menjadi perhatian masyarakat dan perhatian Insan Pers sebab penindakan hukum diduga direkayasa hanya karena keterangan seorang Oknum yang katanya Ahli Hukum Pidana, hingga regulasi aturan hukum pidana diduga mandul bila berkaitan dengan Oknum yang diduga punya jabatan dan punya beking kuat dipusat.

(S.Tambunan)