Kampanye Anti Korupsi Pengadaan Seragam Anak Sekolah Diadakan Disalah Satu Hotel di Kota Tolitoli

TOLITOLI, RN Dalam rangka meningkatkan kesadaran anti korupsi dan mencegah monopoli dalam pengadaan seragam sekolah, Forum Group Discussion ...

TOLITOLI, RN

Dalam rangka meningkatkan kesadaran anti korupsi dan mencegah monopoli dalam pengadaan seragam sekolah, Forum Group Discussion (FGD) diadakan di salah satu Hotel Dikota Tolitoli pada hari (Kamis, 18-07/2024)  

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Albertinus P. Napitupulu, SM MH; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tolitoli, H. Usman Taba, Jemy Yusuf utusan DPRD, seluruh Kepala sekolah serta Kabupaten Tolitoli serta tokoh masyarakat.

Kajari Tolitoli Albertinus P Napitupulu SH.MH mengatakan,"  FGD ini bertujuan untuk mendiskusikan implementasi Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2022 terkait seragam sekolah peserta didik baru.  Kajari juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan seragam sekolah. 

Agar ini tidak menjadi informasi yang liar, kita harus memastikan solusi agar tidak memberatkan orang tua murid dan masyarakat tidak terbebani, terutama masyarakat tidak mampu," ujar Kajari Tolitoli Albertinus.P Napitupulu.    Dia menambahkan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencegah monopoli dan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah.Kasihan yang tidak paham hukum akhirnya terjerat kasus hukum,ia juga mengingatkan bahwa isu ini bisa berkembang lebih luas, terutama di tahun politik. Kita harus bijak dalam menyikapi isu ini agar tidak menjadi alat politik yang merugikan banyak pihak," ujarnya Kajari Tolitoli. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Hi.Usman Taba mengatakan," Visi Indonesia Emas 2045  yang memerlukan generasi yang disiplin dan bebas dari korupsi. Kita ingin menatap masa depan Indonesia Emas dengan generasi yang disiplin, sosial, dan tidak ada unsur kolusi dalam hal pengadaan seragam sekolah, Dia memastikan bahwa seragam ini tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak ada mark up dalam pengadaannya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan seragam dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses ini," tegas Kadis Pendidikan dan kebudayaan.

Sementara itu Jemy  Yusuf mewakili DPRD Tolitoli menyoroti tentang pelaksanaan zonasi terkait pengadaan seragam sekolah,bahwa dalam sistim zonasi ada kategori anak tidak mampu yang seharusnya mendapatkan perhatian,lantas mereka dibebani pakaian seragam dan membeli ditoko tertentu," Katanya.

Lanjut Jemy menambahkan," Ia mengusulkan agar ada mekanisme bantuan bagi siswa yang tidak mampu untuk mendapatkan seragam sekolah tanpa harus membeli ditoko tertentu, kita harus mencari solusi yang tidak memberatkan dan tidak membuka peluang terjadinya korupsi dan monopoli, olehnya itu dalam FGD ini adalah pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada orang tua siswa yang tidak mampu untuk membeli seragam sekolah.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari langkah konkrit untuk mengatasi masalah pengadaan seragam sekolah dan memastikan bahwa semua siswa,terutama dari keluarga tidak mampu dapat memperoleh seragam sekolah tanpa menanggung beban yang berlebihan," Tutupnya..*** WAHYU ***