KMMK Mendesak !!!Dinas Pertanian Untuk Buka Mata

Kab. Tasikmalaya, RN Koalisi mahasiswa dan Masyarakat Karangjaya mendesak dinas pertanian untuk buka mata terakit pertanian yang ada di kab....

Penerbitan PERDES paling Utama Hasil Musyawarah BPD dan Tokoh Masyarakat

SOSIALISASI IV PILAR KEBANGSAAN BERSAMA DRS, H.YOD MINTARAGA, M.PA

PAGELARAN JEMPANA MERIAHKAN PENUTUPAN TASIK FESTIVAL HARI JADI KE-390

Kab. Tasikmalaya, RN

Koalisi mahasiswa dan Masyarakat Karangjaya mendesak dinas pertanian untuk buka mata terakit pertanian yang ada di kab.tasikmalaya khususnya di kecamatan karangjaya.

Banyak sekali program program pertanian yang kurang efektif dan hanya diajdikan bahan penyerapan anggaran dll.

Ali Primadani selaku kordinator KMMK menyebut bahwa dinas pertanian tidak buka mata terkait kondisi pertanian dibawah,program yang tercatat hanya konsepsi semata tanpa memberikan perubahan dan dampak yang jelas untuk  pertanian di karangjaya umumnya di kabupatena tasikmalaya.

‘’kami dari KMMK sudah ,melayangkan surat audiensi tapi tidak direspon dengan baik, bahkan malah menyepelekan apa yang menajdi aspirasi dan kritikan dari kami. Dari berbagaii permaslaahan pertanian,masalah ketahan pangan,PlP2B dan lain lain. 

Lanjutnya Secara realita dilapangan banyak sekali kekeliruan yang terjadi, ,masalah ketahan pangan yang hanya dimanfatakna oleh sekelompok orang dengan tidak adanya kebermanfaatan untuk warga sekitar,padalah secara aturan dalam program ketahanan pangan diharuskan  kelompok memberikan kebermanfaatan yang jelas unutk Masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah RI NO 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan dan PP NO 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi”, Ujarnya

Dalam penjelasaannya Ali  Primadani pada RN, Menyebutkan dalam proses ketahanan pangan diatur dalam PP no 68 Tahun 2002, PP NO17 Tahun 2015 dan realita dilapangan banyak sekali yang tidak menjalankan aturan tersebut dan malah dikuasai oleh segelintir orang.

‘’Seharunya dinas pertanian ini mampu mengandle masalah ini dan mampu memastikan dalam proses proses pengadaan ketersedian pangan mampu menjalankan aturan tersebut guna menciptakan ketahanan pangan sebagai ketersedian pangan yang cukup untuk wilayah masing maisng” Lanjut Ali Primadani

‘’lalu persoalan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam dalam UU NO 41 Tahun 2009,kepastian lahan pertanian guna memastikan lahan untuk pangan dan berkelanjutan sehingga ketersedian pangan melalui hasil hasil pertanian ini bisa berkelanjutan.tapi pada realitanya dilapangan dalam data BPS Kab.Tasikmalaya persoalahan lahan pertanian di wilayah karangjayta tidak sesuai data dan realita dilapangan.dan factor factor penunjang untuk lahan lahan  pertanian ini tidak ada dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi data yang di publikasi oleh BPS Kab.Tasikmalaya, padalah dalam factor penunjang untuk lahan produktif pertanian,seperti air dll itu menjadi hal penting,namun pada realitanya tidak sesuai dan ada.

Lanjut Ali Primadani.”lalu bagaimana kemudian lahan produktif ini bisa memastikan produktifitas pangan untuk keberlanjtukan guna memastikan keteresedian pangan yang cukup? Saya rasa irasional sekali.”Pungkas Ali Primadani

Lanjut Ali Primadani dalam persoalan PLP2B yang tidak sesuai data dan realita dilapangan, dan banyak yang keliru.

“Saya minta dinas pertanian agar terjun langsung kelapangan untuk memastikan program yang dibuat itu tepat sasaran dan sesuai dilapangan”Akhir Ali Primadani(KMMK), FIENS