Visi Dan Misi Bupati Toba "Ir.Poltak Sitorus" Belum Sesuai Dengan Isi Nota Kesepakatan Dengan DPRD

Balige, RN Nota kesepakatan Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba nomor 100/39/PEM/KS/2022 dan nomor 04/DPRD/2022 sela...

Administrasi Pemkab Toba Diduga Tidak Becus Mengelola Keuangan Daerah "Visi-Misi Bupati Berbau Kepentingan"

Kaban BPKAD Toba Diduga Tidak Patuhi Regulasi Aturan Hukum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "LKPJ Bupati Toba Diduga Bermasalah"

 Kemampuan Bukan Proritas Menjabat Kaban BPKAD Toba "Dugaan Kepentingan Menjadi Proritas"

Balige, RN

Nota kesepakatan Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba nomor 100/39/PEM/KS/2022 dan nomor 04/DPRD/2022 selalu memproritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur merata dan berkualitas masih menjadi perbincangan publik dan Insan Pers.

Dimana fakta yang dirasakan masyarakat dan Insan Pers diwilayah Toba terkait kemerataan pembangunan infrastruktur dan kualitas pembangunan infrastruktur itu masih belum sesuai dengan kenyataan.

Hal itu dibuktikan dari beberapa hasil temuan tentang kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi  pekerjaan yang terpasang yang nantinya akan mempengaruhi ketahanan fisik bangunan dibeberapa tahun ini.

Kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi  pekerjaan yang terpasang ini bukan hanya mempengaruhi ketahanan fisik bangunan saja tetapi juga mengakibatkan dugaan kerugian keuangan daerah.

Namun namun entah mengapa pihak Penegak Hukum terkesan tutup mata, hingga beberapa Oknum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Toba diduga tidak memperbaiki kinerja masing-masing. 

Menelusuri permasalahan itu,  awak media mencoba meminta penjelasan dari salah satu SKPD dengan mengirimkan surat konfirmasi tertulis pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Toba, namun berbulan lamanya pihak Dinas belum memberikan jawaban terkait masalah kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan fisik itu.

Komentar salah seorang penggiat korupsi "D.Nambela" saat diminta pendapatnya oleh awak media menjalaskan bahwa sudah selayaknya Bupati dan DPRD Kabupaten Toba mengevaluasi kinerja jabatan Oknum Dinas Pekerjaan Umum yang diduga lalai menjalankan tugasnya sebab kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi itu nantinya akan berdampak pada mutu atau ketahanan suatu bangunan fisik dan meminta pihak APH perlu melakukan peyelidikan terkait dugaan kerugian keuangan daerahnya atas kekurangan volume pekerjaan bangunan fisik itu.

Permasalahan kemerataan pembangunan di Kabupaten Toba ini bagai tidak pernah tertuntaskan sebab Pemkab Toba dikepemimpinan "Ir.Poltak Sitorus" diduga masih selalu asik menggunakan Dana APBD Toba untuk kegiatan belanja jasa tanpa mempertimbangkan besaran belanja untuk menjalankan program dari isi nota kesepakatan yang memproritaskan terwujudnya pembangunan infrastruktur merata itu. 

(S.Tambunan)