Visi Dan Misi Bupati Toba Tidak Sesuai Fakta "Sekda, Bappeda, BPKAD Dan DPRD Prematur"

Balige, RN Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Toba ditiap tahunnya diduga terindikasi pemborosan belanja jasa atau bernuansa kepentingan kelomp...

Balige, RN

Pengelolaan Dana APBD Kabupaten Toba ditiap tahunnya diduga terindikasi pemborosan belanja jasa atau bernuansa kepentingan kelompok dan bukan memproritaskan kepentingan masyarakat umum.

Seperti halnya pengelolaan Dana APBD Toba tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 1.020.022.554.853,33 miliar tetapi belanja modal hanya sebesar Rp 155.829.389.716 miliar saja.

Pengelolaan Dana APBD Toba ini dipertanyakan awak media melalui surat konfirmasi tertulis dan cukup disayangkan satu pun pihak Pemkab Toba melalui beberapa OPD tidak mau berikan penjelasan akan hal itu.

Begitu juga Oknum Ketua DPRD Toba berinisial "EN" yang saat ini berambisi ikut menjadi calon Bupati Toba yang dicoba dikonfirmasi awak media melalui pesan whatshap juga tidak mampu berikan komentarnya.

Ketidak mampuan Oknum Pejabat Pemkab Toba untuk berikan penjelasan itu dikomentari salah seorang penggiat korupsi berinisial "D.Nambela" mengatakan pada awak media bahwa sikap pejabat Pemkab Toba seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan pada masyarakat.

Dimana "D.Nambela" menambahkan bahwa sikap itu nantinya akan memunculkan kecurigaan ditengah masyarakat bahwa Sekda, Bappeda, BPKAD Dan Ketua DPRD prematur atau akan memunculkan kesan bahwa pengelolaan Dana APBD Toba diduga tidak memproritaskan hasil musrembang mulai tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Toba sebagai wujud dari Visi dan Misi Bupati Toba.

Dugaan pengalihan Dana APBD Toba untuk kepentingan kegiatan yang diduga merupakan pemborosan anggaran yang rentan dengan indikasi dugaan korupsi ini sudah selayaknya menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum.

Terlebih sikap Oknum BPKAD Toba yang terkesan sengaja menutupi rincian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tidak melampirkan rincian belanja ditiap OPD, hingga memunculkan kesan bahwa Dana APBD Toba hanya digunakan Bupati Toba secara langsung atau tanpa melibatkan OPD sebagai pengguna anggaran.

Penyusunan administrasi LKPD Toba seperti ini sangat bertentangan dengan regulasi aturan Undang-Undang sampai dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah, hingga muncul kesan bahwa Oknum BPKAD Toba menganggap bahwa penyusunan administrasi LKPD Toba itu sebagai Laporan Keuangan Perusahaan Pribadi. (S.Tambunan)