Proses Kerjasama Media di KPU Kabupaten Kuningan Terkesan Amburadul dan Tebang Pilih

Kuningan, RN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat menjadi sorotan tajam sejumlah media menjelang acara debat t...

Kuningan, RN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat menjadi sorotan tajam sejumlah media menjelang acara debat terbuka proses kerjasama media (MOU) yang diduga tidak terstruktur amburadul,tidak transparan dan tebang pilih.

Hal ini mencuat setelah tiba tiba muncul daptar nama media yang sudah menjalin kerjasama dengan KPU Kabupaten Kuningan , padahal awalnya tidak menyampaikan informasi pada media media yang ada di Kabupaten Kuningan baik cetak , maupun elektronik terkait persyaratan atau peluang untuk kerjasama dalam mempublikasikan proses kegiatan pilkada 2024. Termasuk media media yang tergabung dalam organisasi forum wartawan desa dan sekolah (forwades) termasuk salah satunya media nasional cetak dan elektronik Radar Nusantara group yang memiliki 12 portal berita sekala nasional 

Tanpa pemberitahuan yang jelas diduga KPU telah melakukan kerjasama yang kontroversi tanpa melibatkan media satupun yang tergabung di forwades.

Minggu,3/11/20224.Ketua Forwades Suradi angkat bicara pedas.KPUD Kuningan memang penuh Kontroversi,baru kemaren anggaran APK Paslon yang belum di gelar ,Kasuistik petugas KPU Kecamatan yang Asusila,sekarang lagi lagi muncul dugaan tebang pilih media yang akan meliput debat paslon Cabup & Cawabup .

Tak ayal dugaan tebang pilih media untuk meliput debat paslon Cabup & Cawabup itu menuai Kontroversi,memang itu hak KPUD namun media itu banyak di Kuningan.”ujarnya”

Masih kata Suradi Menambahkan,dulu sempat ramai dengan Forwades dan terjadi audensi dengan KPUD Kuningan,mereka(KPUD)bilang bahwa anggaran untuk publikasi media minim bahkan bilang gak ada,eeeeh ternyata ada juga pas kita punya data dan lumayan besar anggaranya.

Yang jadi pertanyaan,dan sempat jadi kajian,analisa, Forwades kok bisa KPUD sampai bilang minim bahkan gak ada,tapi ternyata sekarang kita pegang data ada buat publikasi media,ada apa ini????”heranya”

Tapi kita selaku wadah organisasi media yang membawahi 24 media dan juga selaku control sosial,akan terus memantau,menganalisa,setiap anggaran KPUD Kuningan benar gak sesuai dengan pelaksanaan.

Kita lihat nanti di akhir dan bahkan kalau nanti ada hasil analisa,kajian Forwades ternyata banyak anggaran KPUD Kuningan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi yang di duga banyak penyelewengan Forwades akan mengambil langkah untuk menindak lanjuti ke aparat penegak hukum (APH) Pusat(KPK).

Biarkan nanti Aparat Penegak Hukum Pusat(KPK) yang membuktikan kebenaran hasil analisa,kajian,dan temuan Forwades,apakah ada perbuatan melawan hukum (PMH),kalau sampe ada PMH lanjutkan basmi sampe ke akar akarnya.

Apalagi Presiden baru Pak Prabowo tegas dengan tindak pidana korupsi,sampe bilang “Keliang semut pun para koruptor anggaran rakyat “akan di kejar dengan mengirimkan pasukan khusus .

Hati hati Anggaran yang di danai oleh uang rakyat itu berbisa dan beracun kalau sampe tidak amanah,jangan hanya sebatas tertib administrasi saja,karna sekarang sudah zamannya transparansi publik semua data Anggaran sampe pelaporan realisasi anggaran terbuka dan dapat di akses oleh publik,dan di kawal setiap pelaksanaan anggaranya.

Aparat Penegak Hukum Pusat jelas akan menindak lanjuti setiap laporan dari masyarakat yang penting berbasis data baik dari mulai sumber anggaran,realisasi di lapangan penggunaan anggaran,serta pelaporan realisasi anggaran ,apalah sesuai atau tidak,jelas yang para control sosial baik Ormas,Lsm,Paguyuban,Organisasi Wartawan Bisa ikut memantau dan melaporkan apabila ada dugaan penyelewengan Anggaran.

Ingat”Di Atas Langit Itu Ada Langit”,jangan sampe akibat setitik nila berbuah petaka," tambahnya 

Diakhir pembicaraan dia berharap agar keputusan yang diambil dalam proses kerjasama media ke depan dapat lebih mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi ,ini menjadi penting mengingat peran media yang krusial dalam menyampaikan informasi yang adil dan akurat kepada publik, terutama dalam konteks persiapan Pilkada 2024.

"Tidak menutup kemungkinan persoalan ini akan dilaporkan Kepihak DKPP RI dan upaya hukum lainya,"pungkasnyapungkasnya.

(Fulls)