Sebaiknya BPD Netral Tidak Dukung Salah Satu Pasangan Calon Bupati

Subang,RN Kepala Desa sebagai pejabat publik dan selaku ASN ( Aparatur Sipil Negara ) harus bersikap netral dan tidak mendukung salah satu p...

Subang,RN

Kepala Desa sebagai pejabat publik dan selaku ASN ( Aparatur Sipil Negara ) harus bersikap netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon bupati . Begitu juga anggota BPD yang memiliki tugas membantu kepala desa sebaiknya juga sama bersikap netral tidak terlibat langsung dalam mendukung pasangan calon Bupati di pilkada. 

Meskipun tidak ada Undang- undang yang mengatur BPD tidak boleh terlibat langsung dalam mendukung pasangan calon Bupati ,akan lebih baik jika tidak terlibat langsung dan bersifat netral 

Seperti Apa yang Di katakan oleh Satu Satu Tokoh Masyarakat Yang Tidak Mau Namanya Di Publikasikan, Kepada Penulis Berita Media Nasional Radar Nusantara Com, Jum'at (22/11/2024) Bahwa Ada Salah Seorang oknum Anggota 

BPD Desa LEGONKULON Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang, Berinisial (TSJ ) Dengan Sengaja Terang-terangan mendukung Paslon no 1 berarti tidak netral justru menuai kritik beragam dari masyarakat baik yang senang dan tidak senang otomatis membawa dampak jelek  BPD itu sendiri 

Mengutip tanggapan Bawaslu 

 "Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar yang di Release salah satu media nasional , menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang melarang unsur pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersikap partisan dalam pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar Divisi Penanganan Pelanggaran, Masrukin mengatakan, pihaknya telah mengkaji peraturan Dan perundangan-undangan terkait posisi BPD dalam pilkada, namun tidak menemukan adanya Undang-undang ataupun peraturan di bawahnya yang melarang unsur BPD berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah Dalam pilkada.

Pernyataan Masrukin merujuk pada pemberitaan di sejumlah media tentang adanya pertemuan ketua dan perwakilan BPD Se-Kabupaten Blitar Dengan pasangan calon petahana Pilkada Kabupaten Blitar Rini Syarifah-Abdul Ghoni di Hotel Puri Perdana, Kota Blitar, pada Selasa, 8 Oktober 2024 malam.

“Kami sudah melakukan kajian dalam dua hari ini dan tidak ada larangan bagi unsur BPD untuk berpihak, secara terbuka. Yang ada adalah larangan menjadi pengurus parpol (partai politik) yang diatur Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri),” Ujar Masrukin di Media Tersebut, Pungkasnya.

(Staff RN)