Istri Sekdes dan Kadus di Cibitung Terima Dana PKH BPNT

Pandeglang, RN Beredar informasi ditengah masyarakat soal adanya istri sejumlah perangkat di Desa di Kiarajangkung Kecamatan Cibitung Kabupa...

Pandeglang, RN

Beredar informasi ditengah masyarakat soal adanya istri sejumlah perangkat di Desa di Kiarajangkung Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang termasuk sebagai penikmat bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dibagikan pada Senin 23 Desember 2024 lalu. 

Salah satu warga Desa Kiarajangkung mengatakan bahwa ada istri sejumlah perangkat desa yang termasuk sebagai penikmat bantuan sosial PKH BPNT.

"Pada mulanya kami tidak mengetahui bahwa ada beberapa istri perangkat desa Kiarajangkung sebagai penerima bansos PKH BPNT lantaran mereka tidak mencairkan secara bersamaan di Kantor Kecamatan Cibitung saat ada pegawai PT POS yang menyalurkan secara serentak justru mereka mencairkannya di Kantor Pos secara langsung diwaktu yang berbeda, kemungkinan mereka khawatir ketahuan warga lainnya", ungkapnya sumber yang minta namanya dirahasiakan, Selasa (24/12/24).

Sebut saja Salikun (nama disamarkan) menyampaikan bahwa warga Desa Kiarajangkung yang layak mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT karena ekonominya lemah atau miskin masih banyak tetapi kami justru heran kenapa selama ini malah istri pegawai desa yang turut menikmati uang bansos bahkan tidak menutup kemungkinan masih ada istri perangkat desa lainnya dan BPD yang mendapatkan program tersebut lantaran datanya dinamis yakni bisa diusulkan melalui pemerintah desa. Selain itu, ada juga beberapa warga yang tergolong mampu masih juga tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memperoleh bantuan tersebut.

"Sebagai contoh, Pak Jaja adalah Sekertaris Desa (Sekdes) Kiarajangkung sedangkan istrinya bernama ibu Uyat kemudian Pak Abu Kadus Desa Kiarajangkung istrinya bernama Surniyah, istri kedua perangkat desa tersebut sebagai penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) padahal itu tidak boleh lantaran suami mereka sudah dapat gaji dari pemerintah yaitu di desa", jelasnya 

Dirinya berharap, agar pendamping PKH dan TKSK serta pemerintah desa yang ada di Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang segera merubah dan memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) jangan istri perangkat desa dan orang yang mampu ekonominya malah mendapatkan program tersebut sedangkan orang yang tergolong miskin malah tidak menerima, katanya. 

Terpisah, Abu Kepala Dusun Desa Kiarajangkung membenarkan bahwa istrinya mendapatkan program PKH dan BPNT. 

"Iya betul, istri saya bernama Surniyah sudah lama mendapatkan program PKH BPNT sejak saya belum jadi perangkat desa Kiarajangkung. Adapun saya menjadi perangkat desa sekitar tiga tahun lebih", katanya. 

Selain istri saya yang mendapatkan program PKH BPNT ada juga istri perangkat desa lainnya seperti isterinya pak Sekdes Jaja yang juga mendapatkan program bantuan tersebut tetapi kalau istri saya seandainya mau dihapus dari program tersebut yah gak masalah. 

Abu menjelaskan, istri saya mendapatkan program BPNT PKH untuk periode kemarin dengan nominal Rp 1 juta lebih dengan rincian untuk bantuan BPNT sebesar Rp 1.200.000,- sedangkan dari PKH mendapatkan Rp 200.000,- jadi totalnya Rp 1.400.000,- dan itu sudah diterima semuanya namun untuk nominal bantuan istri pak sekdes saya tidak mengetahuinya", pungkasnya Abu.

Sebagai informasi, Marsani PJ Kepala Desa Kiarajangkung saat hendak dikonfirmasi melalui telepon genggam tidak tersambung. **(Iwan).