Korcam Pendamping PKH Cibitung: Pungli atau Pemberian KPM Bansos Harus Dikembalikan !!

Pandeglang, RN Rumor soal dugaan pemotongan atau pungutan liar (pungli) pada penyaluran bansos PKH BPNT di Desa Sindangkerta terus bergulir ...

Pandeglang, RN

Rumor soal dugaan pemotongan atau pungutan liar (pungli) pada penyaluran bansos PKH BPNT di Desa Sindangkerta terus bergulir meski dibantah keras oleh H Sarmadi selaku Kepala Desa Sindangkerta yang mengklaim bahwa tidak ada pungutan ataupun pemotongan melainkan hanya pemberian dengan nominal yang bervariatif, hal itu dikuatkan oleh adanya assessment dari salah satu Pendamping PKH Desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Mengutip dari hasil asesmen yang telah dilakukan oleh pendamping PKH Desa Sindangkerta yang mengambil sampel informasi dari beberapa perangkat desa dan beberapa KPM PKH di Desa Sindangkerta bahwa tidak ada indikasi pemotongan ataupun pungli akan tetapi memang ada pemberian uang dari keluarga penerima manfaat (KPM) ke perangkat desa sebagai bentuk terimakasih atau kadeudeuh menurut bahasa KPM"kata Syaepul Hidayat Korcam PKH ke media ini, Senin (20/1/25).

Walaupun demikian, yang namanya pungli, potongan, ataupun menerima pemberian uang dari KPM itu tidak dibenarkan karena akan mengurangi nilai manfaat peruntukan bantuan yang diterima untuk pemenuhan kebutuhan pokok, pemenuhan gizi dan kebutuhan anak sekolah.

Selain itu, Pendamping PKH Desa Sindangkerta merekomendasikan agar yang menerima pemberian uang dari KPM agar segera dikembalikan ke KPM tersebut dan permasalahan ini agar segera di selesaikan supaya tidak gaduh",tegas Syaepul Hidayat Korcam PKH.

"Saya berharap kedepan tidak terjadi lagi praktek praktek tersebut yang dapat merugikan KPM dan saya akan mensosialisasikan ke KPM PKH melalui pertemuan kelompok bahwa KPM tidak boleh memberikan bantuannya ke siapapun atas dalih apapun tidak boleh memberikan agar nilai manfaat bantuannya tidak berkurang", katanya.

Terpisah, Humaedi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara (LSM Gerahamtara) mengatakan aksi dugaan pemotongan atau pungutan bantuan sosial PKH BPNT di Desa Sindangkerta bukan kadeudeuh.

"Menurut saya, assessment atau penilaian dari Pendamping PKH hanya sebuah opini yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi lantaran kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa yakni Kepala Desa Sindangkerta bukan kadeudeuh melainkan potongan, masa kadeudeuh dengan nominal Rp 500.000,- hingga Rp I Juta dari KPM ?? sebagai contoh terjadi pada keluarga almarhumah Kaminah mendapatkan bantuan Rp 2.400.000,- dipotong Rp.500.000,- sisanya Rp 1.900.000,- yang dibawa kerumahnya. hal itu diperkuat adanya surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sabada suami almarhumah Kaminah KPM PKH asal Kp Leuwi Buaya Desa Sindangkerta yang mengaku dipotong oleh Kepala Desa. Pemotongan PKH BPNT diduga terjadi di Aula Kantor Desa Sindangkerta pada Senin 23 Desember 2024 saat penyaluran bansos PKH BPNT", kata Humaedi.

Selain itu, pungutan juga diduga terjadi kepada semua KPM lainnya termasuk kepada keluarga almarhumah ibu Eti yang diterima oleh ahli waris bernama ibu Nyai asal Kp Leuwi Buaya Desa Sindangkerta yang penglihatannya terganggu akibat kebutaan yang dialaminya, dalam pengakuan yang disampaikan kepada kami bahwa bantuan sosial tersebut dipotong oleh lurah (kades) sebesar Rp 1 juta", pungkasnya. (Red).