KPM Bansos Asal Desa Sindangkerta Ngaku Dipotong Rp 1 Juta

Pandeglang, RN  Polemik adanya isu pungutan liar (pungli) atau pemotongan atas bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan ba...

Pandeglang, RN 

Polemik adanya isu pungutan liar (pungli) atau pemotongan atas bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten seolah tidak ada habisnya, tidak terkecuali di Desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung. Tak tanggung-tanggung, aksi dugaan pemotongan program bansos PKH BPNT kali ini dilakukan oleh perangkat desa dengan nilai bervariasi, ada yang Rp 500 Ribu bahkan ada yang Rp 1 juta namun hal tersebut dibantah keras oleh Kepala Desa Sindangkerta bahwa PKH BPNT tanpa potongan atau pungutan ada juga hanya pemberian. 

Kepada media ini, Humaedi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Hak Asasi Manusia Nusantara (LSM Gerahamtara) mengatakan aksi dugaan pemotongan atau pungutan bantuan sosial PKH BPNT di Desa Sindangkerta sudah keterlaluan.

"Dugaan pemotongan sudah keterlaluan yakni sebesar Rp 500 Ribu kepada KPM atas nama almarhumah Kaminah oleh perangkat desa, diduga terjadi di Aula Kantor Desa Sindangkerta pada Senin 23 Desember 2024 saat penyaluran bansos PKH BPNT, bahkan diperkuat adanya surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh SBD ahli waris KPM PKH BPNT pada tanggal 7 Januari 2024', ungkapnya Humaedi yang akrab disapa Bule saat dikonfirmasi di Sekretariat LSM Gerahamtara di Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang, Jumat (10/1/25). 

Bule mengaku prihatin atas kejadian tersebut dan berharap agar pungutan terhadap KPM yang meninggal dunia dikembalikan. "Terus terang saya merasa prihatin adanya pemotongan terhadap KPM yang sudah meninggal dunia, apalagi bila melihat keadaan penerima manfaat dikediamannya, seharusnya jangan ada potongan atau pungutan berdalih apapun terhadap penerima bansos PKH BPNT terlebih kepada ahli waris yang memang tidak mampu. Selain itu, pungutan juga terjadi kepada keluarga almarhum ibu Eti yang diterima oleh ahli waris bernama ibu Nyai yang tidak bisa melihat (buta*red) yang dipotong oleh lurah (kades) sebesar Rp 1 juta", jelasnya. 

Humaedi menyampaikan, Menteri Sosial Tri Rismaharini pada era Presiden Jokowi pernah berpesan agar penerima (KPM) bansos menolak segala bentuk pungutan liar yang diminta oleh pihak tertentu terkait program dari Kementerian Sosial dan bila ada terjadi pungli maka segera laporkan ke Pemerintah, kalau gini gini terus tidak bisa selesai urusannya, kapan warga kurang mampu mau bisa sejahtera ??" katanya. 

"Saat ini kami akan terus mengumpulkan bukti atas dugaan pungli tersebut namun kami himbau agar pihak pemerintah desa untuk mengembalikan uang pungutan tersebut sampai penerima PKH BPNT benar benar menerima utuh. Apabila tidak kunjung dikembalikan kepada KPM dan kami anggap sudah cukup bukti adanya pungli, maka tentunya kami akan laporkan hal tersebut kepada instansi terkait termasuk kepada APH untuk segera ditindaklanjuti", imbuhnya.

Sementara H. Sarmadi Kepala Desa Sindangkerta membantah adanya dugaan pungli maupun pemotongan. "Soal ada informasi pungutan ataupun pemotongan itu tidak benar, namun lebih enaknya di lain hari nanti kita ketemu saja, nanti saya hubungi, yang jelas pernyataan tadi itu bohong. Saya tidak mendelegasikan kepada perangkat desa kecuali dikasih, yang namanya minta baik Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu atau berapa pun itu, maaf itu jelas salah. Salah telak !!", kata H Sarmadi Kepala Desa Sindangkerta. 

H Sarmadi mengatakan saya tidak menyuruh kepada perangkat desa boro boro gede, kecil juga tidak, bila disuruh mengambil juga gak pernah mau bahkan dilarang sama saya, tapi kalau namanya pemberian mah saya memang menerima, namun namanya memotong mah naudzubillah mindzalik, belum pernah terjadi, namun lebih enak kita ngobrol bareng sambil ngopi bareng mudah mudahan dua hari ke depan bisa sehat kembali, ini bukan mengada ada"ujarnya. 

Soal pernyataan warga itu jelas salah lantaran saya tidak berani mengintruksikan kepada perangkat desa untuk meminta kecuali di kasih, yah kalau dikasih ya diterima, soalnya banyak tamu saat penyaluran PKH BPNT bahkan ada sekitar 30 hampir 40 orang yang datang dan ada dalam daftar hadir" pungkasnya. *(Red).