KPM Bansos P3KE Dipungli Rp 150 Ribu, Prades Sudimanik : Untuk Pendamping

Pandeglang, RN Sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Kecamatan Cibaliung ...

Tertarik Jual Beli Online, PD PBM Lirik Si Jago

Pemilik Pangkalan LPG Alawiah Ngaku 2 Tahun Tidak Dikirim

Didampingi Kuasa Hukum, Kepala MDT Muawanah Layangkan Gugatan Ke PN Pandeglang

Pandeglang, RN

Sejumlah penerima bantuan sosial (bansos) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten diduga jadi korban dugaan pungutan liar (pungli), seperti yang terjadi di Desa Sudimanik tak tanggung-tanggung perangkat desa setempat mengakui terlibat langsung dalam aksi pungutan tersebut bahkan dijelaskan hasilnya disetorkan ke Pendamping.

Salah satu warga Desa Sudimanik, sebut saja Asra (nama disamarkan) menyampaikan bahwa program bansos P3KE meskipun dapatnya tidak seberapa tetapi tidak luput dari pungutan.

"usai pengambilan uang di Bank Banten tepatnya di Panimbang, para KPM yang mendapatkan bansos senilai Rp 500.000,- diminta sebanyak Rp 150.000,- oleh Pak Eka perangkat desa Sudimanik dengan alasan untuk biaya operasional kendaraan Rp 50.000,- dan untuk setor ke Pendamping P3KE Rp.100.000,- ", ungkapnya Asra warga Desa Sudimanik ke media ini, Selasa (21/5/24). 

Dirinya mengaku heran, kalau biaya untuk kendaraan memang gak masalah tetapi masa iya program bansos dari pemerintah tapi harus dibiayai oleh orang miskin dalam pembuatan administrasinya atau dibebankan kepada penerima manfaat atau mungkin ini hanya sekedar akal akalan mereka yang mengurusi program ini ??"imbuhnya. 

Terpisah, Eka Media yang mengaku sebagai Kadus 2 di Desa Sudimanik membenarkan bahwa program Jamsosratu berubah menjadi P3KE. "Setahu saya program bansos P3KE ini adalah program Jamsosratu, untuk di Desa Sudimanik jumlah penerima bansos P3KE berjumlah 70 KPM dan yang sudah tersalurkan sebanyak 53 KPM sedangkan sisanya sebanyak 17 KPM lagi tidak ditemukan lantaran orangnya tidak ada karena ada yang sudah pindah dan ada juga yang sedang kerja ke Kalimantan dan tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain kecuali kepada orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK)", ujar Eka Media. 

Kadus 2 menjelaskan, bagi 17 KPM yang belum salur bantuannya, hasil konfirmasi terakhir, untuk selanjutnya bisa dialihkan ke pihak lain dengan catatan harus ada surat pengalihan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Diakuinya, sebanyak 53 KPM yang sudah mengambil bantuan di Bank Banten yang bertempat di Panimbang memang diminta uang Rp 150.000,- dengan rincian pengeluaran untuk ongkos mobil PP Rp 35.000,- selanjutnya untuk pembuatan SPJ yang diminta oleh Pendamping P3KE sebesar Rp 100.000,- sedangkan sisanya buat saya yang dipergunakan untuk pembelian materai dan biaya fotocopy dan lainnya", jelas Eka yang berdomisili di Kp Pajagan Desa Sudimanik. 

Adapun hasil pungutan dari KPM untuk pendamping P3KE dengan alasan untuk kepentingan pembuatan SPJ, sudah saya berikan ke yang bersangkutan dengan jumlah Rp 4 juta lebih melalui transfer ke saudara Nanang sebagai Pendamping P3KE" pungkasnya. (Wan).