Pengelolaan Belanja Modal Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi Bermasalah "Pendataan Aset Ikut Berdampak"

Tebing Tinggi, RN Masalah belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dihampir tiap tahun tidak kunjung lepas d...

Diduga Tidak Mampu Jawab Surat Laporan Masyarakat "Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Lempar Tanggungjawab Ke Komisi I Dan II"

Direktur PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Diduga Merampok Uang Masyarakat Dengan Memperkaya Diri Sendiri

Pendapatan Bagi Hasil Dari Penyertaan Modal Pemko Tebing Tinggi Rp 45,8 Miliar Pada PDAM Tirta Bulian Diduga Digelapkan

Tebing Tinggi, RN

Masalah belanja modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi dihampir tiap tahun tidak kunjung lepas dari permasalahan dugaan pemalsuan dokumen yang berakhir pada kekurangan volume atas ketidak sesuaian spesifikasi pelaksanaan pekerjaan proyek.

Daftar temuan dugaan pemalsuan dokumen beberapa pelaksanaan pekerjaan Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi itu dikemas menjadi daftar Tuntutan Ganti Rugi yang sebagian telah dikembalikan pada kas keuangan Daerah / Negara.

Permasalahan Tuntutan Ganti Rugi terkait keuangan daerah itu sering menjadi target penindakan Aparat Penegakan Hukum (APH) sebagai bentuk kinerja tahunan yang dikemas dalam laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hasil pantauan Wadah Forum Swadaya Masyarakat Indonesia (WFSMI) yang disampaikan Kordinator Umum DPP Drs.Halder.S berkedudukan di Jakarta disaat melakukan kunjungan ke Kota Tebing Tinggi juga menyatakan temuannya pada awak media terkait permasalahan dugaan korupsi Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan yang diakibat ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan proyek pengembangan jaringan perpipaan tahun 2023 dan tahun 2024 memuat permasalahan besar dan mengakibatkan dugaan kerugian keuangan daerah mencapai miliaran rupiah (13/1).

Lemahnya pengawasan itu merupakan imbas dari kinerja pihak Dinas PUPR Kota Tebing Tinggi yang diduga lalai dalam mengelolaan anggaran belanja modal dan efeknya berbuntut pada pendataan daftar Aset Pemko Tebing Tinggi atas belanja modal Dana APBD beberapa tahun lamanya.

Hal ini pun diakui salah seorang Oknum perwakilan rekanan pekerja poyek inisial "UK" saat dikonfirmasi awak media, memberikan pendapat terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan itu berawal dari bobroknya administrasi perencanaan program kegiatan hingga berdampak pada masalah dugaan pemalsuan dokumen, (14/1).

Kebijakan ini pun disikapi oleh Kabid Aset Pemko Tebing Tinggi berinisial "AM" saat memberikan komentarnya melalui via telepon, menyatakan bahwa permasalahan ini juga berdampak pada pendataan Aset Pemko Tebing Tinggi ditiap tahunnya, (17/1).

Sementara hasil konfirmasi awak media pada Oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial "WH" melalui pesan Whatshap memberikan alasan bahwa dirinya masih berada diluar kota tanpa berikan penjelasan alasan terkait dugaan masalah kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan proyek pengembangan jaringan perpipaan itu, (17/1).

(S.Tambunan)