Wacana Pemko Tebing Tinggi Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Disekitaran Trotoar Tanah Lapang Sri Mersing "Dugaan Korupsi Kutipan Retribusi Menguap"

Tebing Tinggi, RN Kebijakan Pj.Walikota Tebing Tinggi melalui Plt. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Pemko Tebing Tinggi "M.Syah ...

Prilaku Oknum OPD Pemko Tebing Tinggi Merubah Plat Hitam Mobil Dipertontonkan

Dugaan Pengeroyokan Seorang Nenek di Tebingtinggi Berbuntut Lapor ke Polres Tebingtinggi

Hasil Debat Pertama, Paslon 03 Dinilai Mencalon Bermodalkan Fitnah dan Ghibah, Seharusnya Beri Pendidikan Politik Sehat dan Beretika

Tebing Tinggi, RN

Kebijakan Pj.Walikota Tebing Tinggi melalui Plt. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Pemko Tebing Tinggi "M.Syah Irwan" dalam rapat tim pelaksanaan relokasi di ruang rapat pertemuan Pemko Tebing Tinggi menjadi viral.

Pembahasan wacana relokasi itu dihadiri pihak Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Polres, Pihak Koramil, Pihak Dinas Perdagangan dan Pihak Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.

Dalam rapat tersebut "M. Syah Irawan" selaku ketua tim menjelaskan alasan bahwa tanah lapang Sri Mersing adalah merupakan wajah dari Kota Tebing Tinggi yang katanya perlu kita jaga dan rawat dan menambahkan bahwa pinggiran tanah lapang sudah dipenuhi para pedagang kaki lima.

Wacana ini bertujuan sebagai penataan kota yang lebih indah dan relokasi ini merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pedagang.

Kesimpulan rapat TIM Reloksi Pedagang Kaki Lima beberapa hari lalu itu menuai pro kontra ditengah masyarakat sebab dalam waktu dua hari rapat TIM terlaksana, TIM Reloksi langsung melakukan pengukuran pada titik lokasi reloksi PKL yang rencananya akan dipindahkan dijalan Gereja dengan dihadiri pihak Satpol PP, pihak Dinas Perhubungan, pihak Polres Dan Dinas Perdagangan saat itu ikut turun langsung kelapangan menyaksikan pengukuran, (17/1).

Kebijakan seperti ini dinilai salah seorang masyarakat yang tidak ingin namanya disebut, menyatakan bahwa kebijakan Pj.Walikota Tebing Tinggi ini dinilai terlalu dini sebab proses relokasi begitu cepat atau hitungan hari tanpa melakukan proses sosialisasi panjang pada masyarakat dan pihak pedagang PKL.

Sementara komentar salah seorang pemerhati korupsi di Kota Tebing Tinggi "D Nambela" menyatakan pada awak media bahwa relokasi ini diduga berbau pengalihan sebab pihak Pemko Tebing Tinggi diduga sengaja menggiring para pedagang PKL agar nantinya akan ditempatkan dilokasi atau lahan Eks RSU Herna yang saat ini sudah masuk dalam Laporan Masyarakat terkait dugaan korupsi pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi terkait masalah kerjasama Pemko Tebing Tinggi terhadap pihak ketiga sebagai pengelola lahan Eks RSU Herna yang diduga merugikan keuangan daerah mencapai Rp 1,7 miliar.

Pro kontra masyarakat Kota Tebing Tinggi atas kebijakan Pj.Walikota terkait Pedagang Kaki Lima ini perlu di evaluasi kembali sebab dinilai terlalu dini yang diduga hanya memakan proses waktu beberapa hari tanpa sosialisasi panjang secara bertahap buat masyarakat. Masyarakat juga meminta agar pihak Pemko Tebing Tinggi perlu melakukan Cek dan Ricek terkait isu bahwa kutipan retribusi pedagang kaki lima selama ini disuga tidak masuk dalam Pendapatan asli daerah.

(S.Tambunan)