Pekanbaru, RN Dalam suasana Hari Pers Nasional awal Tahun 2025 ini, Dunia Jurnalistik kembali diguncang dengan dugaan kriminalisasi terhadap...
Pekanbaru, RN
Dalam suasana Hari Pers Nasional awal Tahun 2025 ini, Dunia Jurnalistik kembali diguncang dengan dugaan kriminalisasi terhadap Wartawan.
Seorang Jurnalis senior yang juga Pemred Media nadaviral.com, Bowoziduhu dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sebagai Saksi untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran UU ITE pada Jumat mendatang, tanggal 14 Februari 2025.
Pemanggilan ini didasarkan pada Laporan Pengaduan kepada Polda Riau Nomor : B/258/II/2025/Ditreskrimsus yang dilaporkan oleh Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, drg. Wan Fajriatul Mamnunah, SpKG tanggal 25 Juli 2024 lalu.
Wartawan yang dilaporkan Wan Fajriatul Mamnunah diduga telah menyebarkan informasi melalui Media On-Line yang dianggap bertentangan dengan Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27.A UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Kasus Pers harusnya mengacu pada UU Pers, Bukan UU ITE. Polemik muncul karena sengketa pemberitaan, seharusnya diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Polri sendiri memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pers yang menegaskan bahwa, sengketa Jurnalis tidak seharusnya dibawa ke ranah Pidana sebelum melalui mekanisme penyelesaian di Dewan Pers.
Diketahui, Wartawan yang dilaporkan telah melaksanakan tugas Jurnalistik nya dengan melakukan konfirmasi kepada, Narasumber dan pihak RSUD Arifin Achmad mulai dari Kabag Humas, Kabag Umum hingga ke Direktur Utama RSUD AA.
Namun, laporan tetap bergulir hingga tahap penyelidikan oleh kepolisian daerah Riau. Hal ini memicu dugaan bahwa laporan tersebut lebih bernuansa kriminalisasi terhadap Jurnalis ketimbang penegakan hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Pers.
Pejabat RSUD AA Pekanbaru yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Riau, diduga berupaya membungkam kritik dari elemen Masyarakat, Praktisi Hukum dan Jurnalis.
Jika benar laporan ini berasal dari seorang pejabat tinggi RSUD AA Pekanbaru yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, maka kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan Pers di Indonesia.
Pemberitaan yang mengungkap kinerja pejabat publik seharusnya dikritisi melalui mekanisme Jurnalistik, bukan dengan cara melaporkan Wartawan menggunakan UU ITE.
“Saya kira pemanggilan ini menjadi Alarm serius dan Kode keras bagi kebebasan Pers di Indonesia, terutama di Riau. Jika sengketa pemberitaan langsung dibawa ke jalur Pidana tanpa melalui mekanisme UU Pers, maka ini bisa menjadi alat pembungkaman terhadap kerja Jurnalistik,” ujar Bomen, seorang Aktivis Pers Nasional itu.
Wartawan yang aktif menulis sejak Tahun 1999 itu mengungkapkan, sebagai institusi penegak hukum, Polda Riau diharapkan bisa bersikap profesional dan menghormati MoU yang telah dibuat dengan Dewan Pers sebelumnya.
Penggunaan UU ITE untuk kasus yang seharusnya ditangani melalui mekanisme Pers, hanya akan semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia.
Kasus ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak agar kebebasan Pers tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membungkam kritik terhadap kinerja Pejabat Publik atau pun Pejabat Penyelenggara Negara.
Bagaimana nasib kebebasan Pers di Indonesia jika Jurnalis terus dibungkam, didiskriminasi dan dikriminalisasi hingga dihadapkan pada ancaman Pidana?
"Jurnalis atau Pers, adalah bagian dari Pilar ke empat pembangunan Demokrasi Bangsa ini. Saya hanya mengingatkan Ibu Wan Fajriatul Maimunah, bahwa kami, dalam hal ini saya, sebagai Jurnalis hanya menjalankan tugas pemberitaan sesuai fakta kejadian yang didukung Bukti cukup dan berdasarkan keterangan Narasumber. Saya berupaya semampu saya berjuang agar korban atau Pasien mendapat pertolongan Kesehatan dan Keadilan," tegas Wartawan penerima Piagam dan Sertifikat Penghargaan Juara I dari PJC Pekanbaru sebagai Penulis terbaik.
Sebelumnya, lanjut Bomen, persoalan beruntun terjadi di RSUD tersebut. Pertama, muncul info keterlambatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Hari Raya Karyawan di Bidang Security dan Cleaning Service hingga 2 bulan lebih.
Berkat bantuan info dari orang dalam RSUD yang meminta persoalan itu diungkap melalui publikasi di Media nadaviral.com, akhirnya persoalan selesai dan Gaji Karyawan dibayarkan tanpa bayar Jasa se persen pun.
Berikutnya, kematian Bayi VAN. Menurut keterangan keluarga Alm Bayi VAN melalui Kuasa hukumnya, Dian Wahyuni, Bayi VAN meninggal Dunia karena diduga diberi Obat melebihi dosis kewajaran oleh pihak RSUD Arifin Achmat.
Kasus itu, sampai saat ini masih bergulir di Polda Riau setelah dilaporkan oleh Kuasa Hukum korban, Dian Wahyuni. Menurut Dian, setiap menanyakan perkembangan kasus itu, Penyidik Polda Riau selalu beralasan menunggu keterangan Ahli.
Terakhir, mencuat kasus dugaan pengusiran Pasien atas nama Ilok. Secara spontan saja pihak RSUD AA mengeluarkan dan menyuruh Pasien dirawat di RS PETALABUMI tanpa Rujukan resmi.
Kemudian, balik lagi ke RSUD, hal ini lah yang dipertanyakan Dian Wahyuni karena secara administrasi keluar masuk Pasien di RSUD tidak tertib.
"Langkah yang diambil Dirut RSUD AA Wan Fajriatul Maimunah sudah tepat, karena itu memang hak nya beliau untuk melapor akibat judul berita "Gawat!! Oknum Dokter dan Manajemen RSUD AA Pekanbaru Usir Pasien Penderita Tumor?". Kita menghormati upaya beliau yang berusaha membungkam Jurnalis," tegas Bomen yang juga Waketum Perkumpulan Pemimpin Media Independen (DPP - P2MI) dan juga Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (DPD - GWI) Riau ini.
Bomen sangat yakin dan optimis, dengan mencuatnya Laporan Pemerintah Provinsi Riau melalui Direktur Utama RSUD AA ke Polda Riau, akan diteruskan ke Presiden RI Prabowo - Gibran supaya menjadi atensi dan perhatian khusus atas sikap Wan Fajriatul Mamnunah ini.
Sedangkan Kuasa Hukum para Pasien, Dian Wahyuni menilai, seharusnya RSUD memberikan pelayanan yang baik dan beradab kepada setiap Masyarakat yang membutuhkannya, bukan malah memberikan pelayanan yang Biadab.
"Pihak RSUD itu anti kritik, bersikeras mempertahankan ego, sudah cukup jelas kasus yang terjadi, masih saja menganggap mereka benar. Tentu saja peristiwa yang terjadi membuat Pasien dan Keluarga korban kecewa," kata Dian kepada nadaviral.com melalui Telepon. Selasa, (11/02/2025) Pukul 08.23.WIB dengan durasi pembicaraan selama 26.43 menit.
Sorotan tajam Dian Wahyuni, SKM.,SH.,MM.,MH.,Kes yang merupakan Pejuang Hukum Kesehatan dan Pejuang Hak Pasien di setiap Rumah Sakit ini, membuat Dirut RSUD Arifin Achmad Wan Fajriatul Mamnunah menggunakan jasa pengurus Partai DPD PDI-P termasuk salah satu Wakil Bupati terpilih di Riau untuk menghadapi Dian Wahyuni.
Menanggapi Laporan Wan Fajriatul Maimunah ke Polda Riau, Dian menegaskan, hal itu sangat bagus dan justeru ini menjadi pintu masuk untuk membongkar semua sistem kerja di RSUD, seperti laporan Biaya Pengobatan Pasien, BPJS, Gaji Dokter, Perawat, dll.
"Terkait pengusiran Pasien, itu ada banyak saksinya dari pihak korban, termasuk Beni, sedangkan dari pihak RSUD, ada Widodo bagian Perawatan. Widodo sangat angkuh dan bersikeras klaim mereka benar, hingga berusaha menjumpai Wartawan untuk klarifikasi bahwa tindakan RSUD sudah benar, namun kenyataannya, fakta bicara berbeda," tegas Dian.
"Soal Laporan Wan Fajriatul Mamnunah melaporkan Wartawan Bomen ke Polda Riau, saya tidak pernah gentar, hanya Malaikat maut yang kita takuti, selain itu, kita siap menghadapinya. Kita bahkan selalu ingatkan agar setiap RS memberikan pelayanan yang Beradab, bukan pelayanan yang Biadab terhadap Pasien," ujar Wanita hebat ini, berapi-api.
Bukan RSUD saja yang Dian Wahyuni soroti, Pejuang Hukum Kesehatan dan Pejuang Hak Pasien ini mengeluarkan sinyal dan kode keras, bahwa beberapa RS di Riau ini diduga memiliki masalah, dan dalam waktu dekat ini, Dian akan mengungkapnya.
Dian hanya menunggu waktu yang tepat saja, karena saat ini begitu sibuk dengan berbagai urusan, baik di Riau, di Sumbar dan di Medan Sumut mengikuti Sidang Klien nya.
"Saya akan ke Pekanbaru besok, kita adakan pertemuan bersama rekan-rekan Media mengupas persoalan yang ada, beberapa masalah juga diduga terjadi di beberapa RS di Pekanbaru-Riau, ini sangat membahayakan bagi keselamatan Pasien yang seharusnya menerima Hak pelayanan kesehatan dari Negara," pungkasnya.(kumbang)
COMMENTS