Ketua GMBI Takalar Sayangkan Penunjukan PLH Kepala Sekolah SMKN 3 Takalar

Takalar, RN GMBI Takalar menyampaikan penyesalan atas penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah SMKN 3 Takalar yang baru-baru ini dil...

Pemkab. Takalar Terima Bantuan Chain Shaw Dari Bank Sulselbar Cabang Takalar

Konferensi Kerja PGRI, Bupati Takalar; Harap Tingkatkan Kualitas Guru

Sopir Angkot Tewas Menggenaskan Tertimpa Pohon

Takalar, RN

GMBI Takalar menyampaikan penyesalan atas penunjukan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Sekolah SMKN 3 Takalar yang baru-baru ini dilakukan. Penunjukan PLH ini terjadi setelah kepala sekolah sebelumnya, Nur Salam, dibebaskan dari tugasnya akibat sejumlah protes yang muncul terkait kedisiplinan yang diterapkannya di lingkungan sekolah.

Menurut informasi yang beredar, beberapa pihak menyebutkan bahwa Nur Salam dinilai bersikap arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak yang bersangkutan, yang justru menilai bahwa kedisiplinan yang diterapkan adalah demi meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja para guru dan tenaga pendidik di SMKN 3 Takalar.

Pihak cabang dinas pendidikan wilayah VII Takalar-Jeneponto akhirnya memutuskan untuk membebas tugaskan Nur Salam dari jabatan kepala sekolah dan menunjuk seorang Pelaksana Harian (PLH) dari kalangan pengawas untuk mengambil alih sementara waktu. Meskipun begitu, keputusan ini menuai kontroversi dan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua GMBI Takalar, Rahim Sua.

Dalam pernyataan yang disampaikan Rahim Sua di salah satu warung kopi pada Senin (3/2/2025), ia menilai bahwa kemelut yang terjadi di SMKN 3 Takalar seharusnya tidak perlu berlarut-larut. Ia menjelaskan bahwa permasalahan yang ada lebih merupakan isu internal di kalangan sebagian guru yang merasa tidak nyaman dengan penerapan disiplin ketat oleh kepala sekolah.

"Ini hanya masalah internal antara sebagian guru dan kepala sekolah, yang mungkin salah paham atau kurang sepakat dengan kedisiplinan yang diterapkan. Kami sangat sayangkan kepala sekolah yang dibebas tugas oleh cabang dinas pendidikan provinsi, karena hal ini bisa memberikan dampak negatif bagi sekolah-sekolah lain. Jika terjadi aksi serupa, tentu akan menciptakan ketidakstabilan dalam dunia pendidikan,” ujar Rahim Sua.

Ketua GMBI Takalar juga menambahkan bahwa penunjukan PLH oleh cabang dinas pendidikan harus memperhatikan keberlanjutan proses pendidikan dan tidak menciptakan gejolak yang lebih besar di kalangan tenaga pendidik maupun siswa. Ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pendidikan di daerah, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks saat ini.

Dengan demikian, GMBI Takalar berharap agar pihak terkait dapat segera mencari solusi yang bijak dalam menangani persoalan ini, agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi guru, tenaga pendidik, maupun siswa yang menjadi korban dari permasalahan internal di SMKN 3 Takalar.

Dirinya menambahkan ini seharusnya di bicarakan ke dalam antara guru dan kepala sekolah yang di hadiri dari cabang dinas,karena tidak semua guru melakukan aksi yang sama artinya apa,masih ada guru yang menerima sikap kedisiplinan yang diterapkan oleh kepala sekolah tersebut.

Sementara cabdis saat di komfirmasi melalui via WhatsApp berdiring tapi tidak di angkat.(abd kadir)