Direktur PDAM TIRTANADI Bungkam Terkait Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Atas Penyertaan Modal Pemprovsu

Medan, RN Masalah Pengelolaan keungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara kian mulai menguap dan menjadi perhatian Insan...

Dua Polwan Di Sumut Menunjukan Sikap Tak Baik Di Masyarakat Umum Dan Menganiaya Wartawan

Kapolda Sumut Lepas Tim Gabungan Penyemprot Cairan Disinfektan di Kota Medan

Personil Polda Sumut Laksanakan Kegiatan Kebersihan Lingkungan Untuk Langka Mencegah Virus Corona 19

Medan, RN

Masalah Pengelolaan keungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sumatera Utara kian mulai menguap dan menjadi perhatian Insan Pers dan penggiat korupsi.

Salah satu perhatian Insan Pers itu tertuju pada Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemprovsu pada PDAM Tirtanadi sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dimana Pengelolaan keuangan PDAM Tirtanadi diduga berbau pemborosan belanja hingga berbuntut pada hasil laba keuntungan perusahaan yang selalu stagnasi.

Untuk mendapatkan penjelasan, awak media sudah berulangkali melakukan konfirmasi langsung kekantor Direktur PDAM Tirtanadi yang beralamat di Jalan SM.Raja di Kota Medan, keterangan pihak PDAM Tirtanadi mengatakan bahwa Humas belum bisa diminta penjelasan dengan alasan bahwa Humas berada diluar kantor.

Begitu juga konfirmasi awak media pada pihak Humas berinisial "LK" melalui pesan whatshap menjelaskan bahwa surat konfirmasi Media itu belum sampai ditangannya, padahal sudah hampir sebulan lamanya ditangan Direktur.

Fakta ini pun sudah dicoba disampaikan awak media melalui surat konfirmasi tertulis pada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun Sekda Pemprovsu juga ikut tidak mampu berikan penjelasan terkait masalah pengelolaan keuangan PDAM Tirtanadi itu.

Prilaku Pejabat Pemprovsu seperti ini dinilai salah seorang TIM Media "A.Tampubolon" merupakan alasan semata dan sikap ini dinilainya merupakan wujud ketidak mampuan Oknum Pejabat Pemprovsu dalam memahami proses penyusunan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pengawasan dinilai minim.

A.Tampubolon juga menambahkan bahwa permasalahan ini sudah selayaknya dibuat dalam bentuk laporan pada pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi, pihak Ombudsman, pihak Komisi Informasi Publik, pihak Poldasu dan pihak Kejatisu agar semua instansi bergerak bersama dalam mengungkap dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi ini.

Dugaan korupsi PDAM Tirtanadi ini diduga berawal dari masalah susunan administrasi dan akutansi terkait dugaan pemborosan belanja, hingga mengakibatkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Pemprovsu selalu terlihat stagnasi, semantara Penyertaan modal Pemprovsu masih saja dikucurkan buat PDAM Tirtanadi beberapa tahun lamanya. 

(S.Tambunan)