Resmi! DPRD Kota Bekasi Laporkan Kasus Pengrusakan dan Vandalisme ke Polres

BEKASI, RN- DPRD Kota Bekasi resmi melaporkan aksi pengrusakan dan vandalisme yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa saat unjuk r...

Kodim 0507/Bekasi Gelar Jumat Barokah

PDAM TP Kota Bekasi Gelar Bakti Sosial

Idap Penyakit Langka, Balita 17 Bulan Sembuh Ditangani RS Bhakti Kartini

BEKASI, RN- DPRD Kota Bekasi resmi melaporkan aksi pengrusakan dan vandalisme yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa saat unjuk rasa menolak pemberlakuan Undang-Undang TNI pada Selasa (25/3).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan delapan mahasiswa yang diduga terlibat dalam aksi perusakan di ruang paripurna. Ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap para pelaku akan tetap berjalan guna memberikan efek jera.

"Kami sudah melihat para pelakunya, sekitar delapan orang, dan kami sepakat bahwa proses hukum terus berjalan. Ini sudah sangat keterlaluan. Kami berkomitmen, siapa pun pelakunya, baik yang melakukan pengrusakan, tindakan anarkis, maupun aksi premanisme seperti yang terjadi kemarin, akan kami serahkan kepada pihak kepolisian," tegas Arif.

Arif juga menjelaskan bahwa dalam aksinya, para mahasiswa merusak fasilitas gedung DPRD dengan menginjak-injak papan nama anggota dewan, mencoret-coret tembok dengan kata-kata kotor, serta merusak kaca dan fasilitas lainnya.

"Mereka datang sekitar 50 orang dengan pakaian serba hitam dan memakai masker. Mereka berorasi, naik ke atas meja, merusak papan nama anggota dewan, dan mempilok tembok dengan kata-kata kasar. Banyak fasilitas yang dirusak oleh mereka," tambahnya.

Akibat aksi tersebut, ruang sidang paripurna DPRD Kota Bekasi saat ini tidak dapat digunakan karena masih dalam proses penyelidikan. Hal ini menyebabkan beberapa agenda pemerintahan tertunda.

"Gedung paripurna sekarang dipasangi garis polisi dan tidak bisa digunakan. Ini adalah insiden yang sangat buruk," ungkap Arif.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, mengaku belum bisa memastikan kapan ruang sidang paripurna bisa kembali digunakan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa melakukan tindakan anarkis.

"DPRD Kota Bekasi selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat. Namun, sangat disayangkan aksi kemarin berujung pada pengrusakan aset negara, yang tentunya tidak bisa ditoleransi," ujar Sardi.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD Kota Bekasi pada Selasa (25/3) untuk menolak UU TNI yang baru disahkan. Sayangnya, aksi tersebut berujung pada pengrusakan fasilitas gedung DPRD. (@nt)