GMBI Pertanyakan Pemanfaatan Lapak Alun-Alun Takalar; Dugaan Kemiripan dengan Kasus Pasar Dangdedare

Takalar, RN Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Takalar mempertanyakan pemanfaatan lapak-la...

Takalar, RN

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Takalar mempertanyakan pemanfaatan lapak-lapak di Alun-Alun Takalar. Ketua GMBI Takalar, Rahim Sua, menyoroti banyaknya lapak yang kosong meskipun menurut keterangan dinas terkait, lapak-lapak tersebut sudah dimiliki oleh pihak tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan aset publik.

 

Rahim Sua mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. "Banyak lapak di Alun-Alun Takalar yang terlihat kosong. Namun, ketika kami tanyakan kepada dinas terkait, mereka mengatakan lapak tersebut sudah ada yang memiliki. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah," ujarnya.

 

GMBI mempertanyakan mekanisme penyewaan lapak dan siapa yang bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Mereka menduga adanya potensi penyimpangan dan meminta pemerintah daerah untuk menjelaskan secara rinci mengenai pengelolaan lapak-lapak tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi.

 

GMBI melihat kemiripan antara kasus lapak Alun-Alun Takalar dengan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Dangdedare di Pulau Tanakeke, yang kini telah memiliki tersangka. Keduanya menimbulkan pertanyaan terkait asas manfaat dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.

 

"Kami mendesak pemerintah daerah untuk membuka data terkait penyewaan lapak di Alun-Alun Takalar secara transparan," tegas Rahim Sua. "Jika ada indikasi penyimpangan, kami meminta aparat penegak hukum untuk segera menyelidiki dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku."

 

GMBI berharap Kejaksaan Negeri (Kajari) Takalar tidak tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi. Mereka mendesak Kajari Takalar untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di lapak Alun-Alun Takalar secara tuntas dan transparan. GMBI akan terus mengawasi dan menuntut transparansi dalam pengelolaan aset publik di Kabupaten Takalar.

(abd kadir)