Kepala Balai dan Kontraktor Akan di Laporkan Terkait Penyimpangan Beberapa Proyek Di PSDA Jabar

Bandung, RN. Hasil investigasi RJ terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek DI Wangisagara, diduga telah merugikan Keuangan Negara d...

Bandung, RN.
Hasil investigasi RJ terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek DI Wangisagara, diduga telah merugikan Keuangan Negara dalam kontektual pelaksaan tekhnis dilapangan, karena disinyalir adanya dugaan pengurangan volume yang tidak sesuai Rancangan Pedoman TekhnisOprasi (RPTO).

Ketua LSM Kompak Indonesia F. HardiPanjaitan secara tegas akan menyampaikan dugaann penyimpangan ini ke Aparat Hukum untuk segera diproses dan memanggil pihak terkait yang tertanggung jawab, antara lain Kepala Balai PSDA Azari Dwikora. Karena setelah proyek tersebut diserahterimakan dari pelaksana kepada Balai PSDA beberapa waktu lalu, pekerjaan tersebut kondisinya masih amburadul. Namun tetap saja pihak PSDA menerima dan membayar pekerjaan itu 100%, di potong untuk pemeliharaan 5%.

Seperti diberitakan Radar Nusantara pada edisi lalu, bahwa proyek DI Waningsagara telah dijadikan ajang bisnis oleh pihak tertentu dengan memanfaatkan perusahaan lain atas kepentingan pribadi, dampaknya pekerjaan menjadi tidak maksimal. Namun kepala Balai PSDA Azari Dwikora tidak berani bertindak terhadap kontraktor nakal yang semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa memperdulikan kualitas pekerjaan. Pengelolaan uang Negara harus bisa bermanfaat untuk masyarakat, transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masih banyak proyek di lingkungan Balai PSDA Prov. Jabar yang baru diserahterimakan tetapi bermasalah, termasuk juga salah satu proyek revitalisasi Situ Ciburial Kab. Bandung tahaf II dikerjakan oleh CV. Dahlia Mitra Sejati senilai Rp Rp 455.713.000,00, perusahaan pemenang tender hanya sebagai pormalitas saja, namun semuanya tetap bermuara kepada Wempi, “mending kalau hasil pekerjaannya bagus, ini malah sebaliknya, pekerjaan tersebut juga amburadul tidak sesuai bestek dan adanya dugaan pengurangan volume, sampai sekarang fisiknya belum berfungsi, namun pihak Balai tetap saja menerima hasil akhir yang disinyalir belum mencapai 100%, (Foto terlampir-red). “Mekanisme apa yang sebenarnya dipakai oleh Balai kalau tidak KKN dengan pelaksana” alias anggaran dijadikan bancakan”, ungkap sumber RJ.

Kebiasaan buruk yang dilakukan Balai PSDA Prov. Jabar disinyalir bekerjasama dengan kontraktor nakal inilah yang akan disoroti oleh LSM Kompak Indonesia sebagai salah satu lembaga control social untuk memantau dan mengawasi pengalokasian anggaran keuangan Negara agar lebih bermanfaat terhadap masyarakat, bukan untuk dijadikan ajang bisnis semata yang menguntung pihak lain.

Pemantauan LSM Kompak Indonesia, ada beberapa proyek yang bermasalah dilingkungan PSDA Jabar, antara lain meliput proyek Penataan dan Pengamanan 6 titik Citarum di Kecamatan Ciparay senilai Rp 8.55.000.000.00i, yang dimenangkan tendernya oleh CV. Rajawali Unggul, penataan dan Pengamanan pada 11 titik Citarum Hulu Kecamatan Pacet senilai Rp 1.3.000.000.00 sebagai pemenang tender CV. DanarGalih, Revitalisasi Situ Ciijah Kabupaten Bandung tahaf II senilai Rp 2.700.000.000.00 pemenang tender Hydro Techno Utama.

PT. pembangunan Revitasisasi Situ Cianjing Kabupaten Bandung tahaf II senilai RpRp 7.700.000.000,00 di menangkan PT Devosindo, serta pembangunan DI. Ciherang 2.117 Ha, Kab. Bandung- Paket3: SS.Ciherang Rp Rp 2.837.526.000,00 dimenangkan oleh PT. DAHLIA MUTIARA UTAMA, pembangunan DI. Wanir 2.169 Ha, Kab. Bandung -Perbaikan Bendung, dimenangkan oleh CV. NATISA dengan harga penawaran Rp 748.292.000,00 serta pembangunan DI. Leuwikuya 2.849 Ha, Kab. Bandung senilai Rp 10.000.000.000,00 dimenangkan oleh PT. BINA MANUNGGAL SINERGI., pekerjaan waktu dilaksanakan sempat roboh karena pekerjaan di Subkankepihak ke III, Dan masih banyak lagi paket pekerjaan tahun 2016 yang bermasalah. Dari data paket tersebut diatas, Bos pemenangtendernyaperusahaan orangnya itu-itu juga. (seperti layaknya calo berdasi-red)

Sumber RN mempertanyakan realisasi pekerjaan yang tidak maksimal alias amburadul dan ada juga paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ dan tidak jelas pengalihan anggarannyakemana, seperti paket pembangunan DI. Ciherang 2.117 Ha, Kab. Bandung - Paket 2 :SS.Ciherang senilai Rp Rp 2.168.529.000,00 dimenangkan oleh CV. RIFKY KURNIA.Sedangkan untuk Revitasisasi Situ Cianjing terkesan bermasalah dan sempat terjadi paku hantam terhadap pelaksana dilapangan.

Sehingga berdampak kepada hasil pekerjaan menjadi tidak maksimal. Sejauh ini pihak Balai PSDA tidak pernah berkenan menerangkan/memberikan klarifikasi terhadap wartawan, sehingga informasi yang disampaikan pihak media hanya berdasarkan fakta dilapangan, tandas Hardi. (Hardi-Erwin)