Palu, RN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PBB ...
Palu, RN.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PBB (FAO) KPHP DolagoTanggunung dan KPHK BantimurungBulusaraung Menggelar workshop guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kesatuan pengelola hutan (KPH) pada hari Rabu (26/4/2017).
Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan. Pun memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru hutan Indonesia pernah ada dalam masa kejayaannya yaitu sebagai penyumbang devisa nomor satu bagi negara. yang secara makro mempunyai andil yang sangat besar akan tetapi di lain sisi, kurang memberikan dampak ekonomi secara mikro bagi masyarakat di sekitar hutan.
Hal ini diungkapkan oleh Dr. Novrizal Tahar, ST. MSi. Selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya di masa era Reformasi, lahirlah Undang Undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur secara terperinci tentang hutan,kesatuan pengelolaan hutan. “Harapannya adalah memperbaiki kesalahan sampai pada tingkat tapak. Dulu sebelum era revormasi hutan hanya dikelola olah pusat. Ini yang pada akhirnya menghasilkan sustainable development forestry, Ungkap Novrizal penuh semangat.
Sampai dengan terakhir telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Yang juga terperinci mengatur pengelolaan hutan. Bertujuan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Ia juga memaparkan tentang pengelolaan hutan yang baik dan benar akan menciptakan optimisme baru. Indonesia dapat mencapai puncak kekuatan ekonomi di tahun 2045. Hal ini karena Indonesia mendapat bonus demografi serta sumber daya alam yang sangat melimpah. Walaupun pada saat ini indeks pembangunan manusia Indonesia masih belum sempurna yakni di angka rata-rata 110 sampai 111.
Olehnya itu Ia menghimbau agar senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. wabil khusus di kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepada peserta Novrizal menyampaikan ,bahwa Indonesia harus bangga mempunyai ideologi yang washatan (ditengah) yakni Pancasila. Karena seperti diketahui bersama bagaimana pada masa lalu Ideologi Liberal dan Sosialis berdinamika dengan Pancasila perekonomian kita tetap tumbuh dan hutan kita tetap lestari, katanya.
Dalam Kaitan yang sama Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, MSi. Yang diwakili oleh Dr. Ir. Rusdi Bachtiar Rioeh, SPi., MPM., MM selaku Staf Ahli Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengharapkan pada acara workshop ini selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat saling memberi masukan dari pihak terkait yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
“Saya harap para aparat agar berkordinasi dan berkolaborasi dengan Stakeholder terkait,kumpul bersama,disana juga ada BPP agar anggaran yang turun dapat dimaksimalkan dan juga efisien”, Himbau Rusdi.
Di masa yang akan datang Ia berharap agar acara semacam ini dapat dipersiapkan dengan baik,agar Sulawesi Tengah bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan acara yang sangat bermanfaat ini,dan KPH juga meningkatkan fasilitasnya,karena Ia menilai ada sebagian kantor yang kurang layak. “Agar fasilitas KPH ditingkatkan. Kalau perlu kita sewa gedung,karena kantor KPH itu juga perlu bangku dan kursi” tutup Rusdi. ( Manto)
Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan. Pun memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru hutan Indonesia pernah ada dalam masa kejayaannya yaitu sebagai penyumbang devisa nomor satu bagi negara. yang secara makro mempunyai andil yang sangat besar akan tetapi di lain sisi, kurang memberikan dampak ekonomi secara mikro bagi masyarakat di sekitar hutan.
Hal ini diungkapkan oleh Dr. Novrizal Tahar, ST. MSi. Selaku Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya di masa era Reformasi, lahirlah Undang Undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur secara terperinci tentang hutan,kesatuan pengelolaan hutan. “Harapannya adalah memperbaiki kesalahan sampai pada tingkat tapak. Dulu sebelum era revormasi hutan hanya dikelola olah pusat. Ini yang pada akhirnya menghasilkan sustainable development forestry, Ungkap Novrizal penuh semangat.
Sampai dengan terakhir telah terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Yang juga terperinci mengatur pengelolaan hutan. Bertujuan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Ia juga memaparkan tentang pengelolaan hutan yang baik dan benar akan menciptakan optimisme baru. Indonesia dapat mencapai puncak kekuatan ekonomi di tahun 2045. Hal ini karena Indonesia mendapat bonus demografi serta sumber daya alam yang sangat melimpah. Walaupun pada saat ini indeks pembangunan manusia Indonesia masih belum sempurna yakni di angka rata-rata 110 sampai 111.
Olehnya itu Ia menghimbau agar senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. wabil khusus di kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepada peserta Novrizal menyampaikan ,bahwa Indonesia harus bangga mempunyai ideologi yang washatan (ditengah) yakni Pancasila. Karena seperti diketahui bersama bagaimana pada masa lalu Ideologi Liberal dan Sosialis berdinamika dengan Pancasila perekonomian kita tetap tumbuh dan hutan kita tetap lestari, katanya.
Dalam Kaitan yang sama Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, MSi. Yang diwakili oleh Dr. Ir. Rusdi Bachtiar Rioeh, SPi., MPM., MM selaku Staf Ahli Gubernur menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mengharapkan pada acara workshop ini selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat saling memberi masukan dari pihak terkait yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
“Saya harap para aparat agar berkordinasi dan berkolaborasi dengan Stakeholder terkait,kumpul bersama,disana juga ada BPP agar anggaran yang turun dapat dimaksimalkan dan juga efisien”, Himbau Rusdi.
Di masa yang akan datang Ia berharap agar acara semacam ini dapat dipersiapkan dengan baik,agar Sulawesi Tengah bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan acara yang sangat bermanfaat ini,dan KPH juga meningkatkan fasilitasnya,karena Ia menilai ada sebagian kantor yang kurang layak. “Agar fasilitas KPH ditingkatkan. Kalau perlu kita sewa gedung,karena kantor KPH itu juga perlu bangku dan kursi” tutup Rusdi. ( Manto)
COMMENTS