Pengusaha dan Pihak Terkait Akan Diadukan ke Kejaksaan

Pemalsuan  Dokumen  Lelang Kab. Bandung, RN. Kasus dugaan pemalsuan dokumen lelang dilingkungan PU Binamarga tahun 2016 lalu menimbulk...

Forkopincam Kecamatan Margaasih Tinjau Pelaksanaan Vaksin Dengan Target 1.366 Dosis Di Cicukang

Bripka Didi Junaedi Ingatkan Warga Binaanya Pentingnya Menerapkan Prokes 5M

Binmas Desa Jatiendah Sampaikan Prokes Kepada Warga Yang Di Vaksin

Pemalsuan  Dokumen  Lelang

Kab. Bandung, RN.
Kasus dugaan pemalsuan dokumen lelang dilingkungan PU Binamarga tahun 2016 lalu menimbulkan polemik dikalangan para pengusaha. Terbongkarnya pemalsuan dokumen tersebut berupa surat pembanding PT Pino Modus Perkasa untuk item pekerjaan pembangunan  Kirmir dan TPT dilakukan oleh CV. Parlina Putra  (H.Yana. -red) adalah untuk kepentingan pribadi/golongan yang  merugikan banyak pihak termasuk keuangan Negara. 

Untuk itu, LSM Kompak Indonesia sebagai salah satu sarana social control merasa terpanggil guna untuk menyelamatkan keuangan Negara. Hasil investigasi dilapangan bahwa surat pendukung yang ada pada CV. Parlina Putra  adalah palsu, karena PT.Pino Modus Perkasa tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat pendukung untuk memenangkan salah satu proyek dilingkungan PU. Binamarga Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

LSM Kompak menuding pihak terkait baik itu Kadis PU. Binamarga maupun ULP/panitia lelang merasa ceroboh/tidak professional karena telah memenangkan proyek yang nilainya miliaran terhadap salah satu pihak kontraktor  untuk kepentingan pribadi/golongan tanpa dilakukan chek richek terhadap asal usul perusahaan pendukung.  Dalam waktu dekat pihak LSM akan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait salah satunya Kepala Dinas BU.Binamarga Kabupaten Bandung Barat (saat itu Rahmat ST-red). Sebelum permasalahan ini disampaikan kepada pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat.

Kasus pemalsuan ini berdampak kepada hasil pekerjaan dilapangan, pembangunan Kirmir  dan TPT  menjadi tidak maksimal pekerjaan tidak sesuai RAB. Masyarakat juga merasa dirugikan karena proyek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak ada manfaatnya sama sekali, “pengusaha seperti ini harus di masukkan ke daftar hitam/blacklist. Apakah pihak terkait ada keberanian untuk menindak kontraktor nakal yang diduga bekerjasama dengan pihak ULP KBB, kita lihat saja nanti”.kata sumber.

Kepala Dinas PU, Binamarga yang saat ini sudah dipindahkan menjadi Kadis PU. Cipta Karya Kabupaten Bandung Barat (KBB) mempunyai catatan hitam terhadap pengalokasian anggaran di beberapa item pekerjaan/proyek, penggunaan anggaran mencapai miliar rupiah  diduga tidak jelas pertanggung jawabannya. Sumber juga menerangkan bahwa Rahmat ST telah memonopoli peroyek besar dilingkungan Pemerintahan KBB melalui perusahaan keluarganya. Maka pantaslah seorang Rahmat diaudit untuk mempertanggung jawabkan jabatannya sewaktu menjabat Kadis PU. Binamarga KBB.kata sumber. (Erwin )