Proyek DAK Rp.96 Milyar Dinilai Banyak Kalangan Terkesan Karut Marut

Cirebon, RN. Banyak kalangan yang menilai bahwa Proyek DAK yang digelontorkan Pemerintah Pusat di Kota Cirebon senilai Rp.96 milyar, gu...

Korem 063/SGJ Gelar Vaksinasi Dan Pameran Alutsista Sedot Masyarakat Cirebon

Lagi,Terjadi Pelecehan Seksual Terhadap Siswi Oleh Oknum Guru Agama SDN 1 BELAWA

A Nuryadin: Mencoba Menerapkan Metode Islamiyah Pendidikan Akhlak Disekolah SDN V Pulasaren

Cirebon, RN.
Banyak kalangan yang menilai bahwa Proyek DAK yang digelontorkan Pemerintah Pusat di Kota Cirebon senilai Rp.96 milyar, guna pembangunan Gedung Setda 8 lantai sarat dengan masalah dan terkesan karut marut pasalnya Proyek tersebut yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT. RIVOMAS dari Jakarta nampaknya tidak menunjukkan Progres yang baik.

Baru-baru ini beberapa Aliansi LSM dan Ormas kembali menggelar aksi demo unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, para demonstran menuntut terhadap pemegang kekuasaan di Kota Cirebon agar tidak melakukan tindakan Korupsi dan meminta kepada unsur Pemerintahan agar bekerja sesuai aturan dan Koridornya sebagai Pelayan Masyarakat.

Terkait Pembangunan Gedung Setda Kota Cirebon dianggap oleh banyak kalangan karut marut, IWAN MALIK Korlap Demonstran mendesak agar Supermasi Hukum ditegakkan,ia menilai adanya Indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan baik itu eksekutif maupun sejumlah anggota legislatif, menyikapi Proyek DAK sebesar RP 96 milyar menurut Iwan hasil pengerjaan bangunan yang dilakukan oleh kontraktor PT. RIVOMAS Progresnya tidak maksimal dan kurang Profesional sehingga mengecewakan banyak kalangan oleh karena itu menurut Iwan, diminta kepada Penegak Hukum untuk segera melakukan langkah dan mengusut tuntas Proyek Pembangunan tersebut karena dinilai adanya Indikasi yang mengarah kepada kerugian Keuangan Negara.

Usai melakukan Orasinya lalu Perwakilan dari para Demonstran diperkenankan untuk melakukan Audensi dengan pihak Eksekutif maupun Legislatif. Ketua Komisi 8 DPRD Kota Cirebon Wafid Syahrir dalam tanggapannya mengatakan, "Jika memang diperlukan, pihaknya akan membentuk Pansus hal itu dilakukan sebagai upaya dalam menindaklanjuti tuntutan dari para demonstran khususnya terkait Proyek DAK bernilai Rp.96 milyar, yang hasilnya memang dinilai kurang maksimal.kalau teman-teman menghendaki ya akan kita lakukan", ucapnya.

Kendati demikian dirinya mengaku tidak tahu menahu soal siapa Dewan yang ikut bermain Proyek karena kata Wafid dirinya tidak memiliki barang bukti, sebagai alat untuk mengetahui Oknum Dewan yang terlibat dalam permainan Proyek, "Kan gak boleh kalu kita main tuduh-tuduh aja tanpa punya data dan fakta, ya monggo saja serahkan kalau mereka punya data soal siapa Dewan yang main proyek", ujarnya.

Dikatakan juga oleh wakil ketua Komisi 8 Didi Sumardi mengapresiasi aksi yang dilakukan masa dalam menyampaikan unek-uneknya seputar mega proyek dari Pemerintah, dari pengerjaan proyek itu sendiri kata Didi jelas tanpa perencanaan yang matang bahkan terkesan asal-asalan apalagi kontraktornya bukan lokal yang mengerjakan, padahal lokal pun masih mampu untuk mengerjakan proyek tersebut, pihaknya juga akan terus mengawal dan bila perlu tidak usah dibayarkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi. "Kami juga dari awal terus memantau pengerjaan hingga memanggil inas terkait dan juga kontraktornya, tapi ya memang dasarnya membandel dan tidak pernah di dengar apa yang menjadi masukan Dewan sehingga hal ini menjadi catatan kami ke depan", paparnya.

Lebih lanjut Didi mengatakan bahwa, Pengerjaan Proyek DAK bernilai Rp. 96 milyar itu DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pengawasannya padahal fungsi DPRD sendiri adalah membuat Peraturan, Pengawasan dan membuat Anggaran. Selama ini kami tidak pernah dilibatkan dalam Proyek ini, disaat seperti ini anggota Dewan jadi tumbal keluh kesah masyarakat", jelasnya.

Sementara itu Walikota Cirebon Nasrudin Azis juga mengapresiasi atas tuntutan yang diinginkan para demonstran, namun kata azis selain sebagai masukkan pihaknya juga meminta agar semua pihak turut serta melakukan pengawasan atas proses pembangunan sejumlah item baik yang tengah dikerjakan maupun yang masih berlangsung. 

"Masyarakat tentunya berhak untuk turut mengawasi kinerja Pemerintah, bukan hanya itu saat ini BPK juga tengah melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap proyek yang ada di kota Cirebon, sehingga kami juga sepakat bahwa pembayaran terhadap kontraktor akan dibayarkan sesuai dari arahan BPK dan Tim PPHP yang juga sedang melakukan hal yang sama. Semoga dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing", tegasnya. (Tim)