Ketua Panitia Diduga Korupsi Biaya Diklat Lanjutan

Lampung Timur, RN. Menyikapi tentang kegiatan diklat lanjutan (Dikjut) Himpaudi Lamtim yang diselenggarakan oleh Rida Rotul Aliyah selaku...

"Menjadi Pemimpin Itu, Tanggungjawabnya Lahir Batin, Dunia dan Akhirat"

Wabup Lamtim Hadiri Pengajian Akbar dan Memberi Santunan.

Hasil Menjual Suaranya Disalurkan Untuk Korban Bencana.

Lampung Timur, RN.
Menyikapi tentang kegiatan diklat lanjutan (Dikjut) Himpaudi Lamtim yang diselenggarakan oleh Rida Rotul Aliyah selaku Ketua panitia pelaksana namun diduga tidak sesuai standar operasional prosedur penyelenggaraan (SOP), maka oleh sebab itu, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lamtim, Yuliansyah,SH, menyatakan, pihaknya tidak memberikan izin pada kegiatan dikjut karena pihaknya sebatas menerima pemberitahuan. "Saya tidak memberikan izin dikjut, baik izin kegiatan maupun dispensasi bagi PTK PAUD. Kami hanya menerima pemberitahuan bahkan tidak diajak berkoordinasi dan tidak ada kesepakatan bersama kami. Apakah kegiatan semacam ini yang bisa dikatakan legal",tegas Yuliansyah pada, 3/5 diruang kerjanya.

Sementara dana insentif sumber APBD Lamtim untuk para PTK PAUD mengikuti kegiatan dikjut Himpaudi Lamtim belum tersedia. "Untuk biaya kegiatan diklat itu panitia mengajukan bantuan ke BP PAUD dan Dikmas Lampung (pengganti BP PAUDNI Regional Lampung). Kalau dana insentif PTK PAUD dari Pemda Lamtim bagi PTK PAUD untuk biaya kegiatan dikjut tidak ada",jelas Kadis Dikbud Lamtim.

Peserta diklat yang akan mengikuti kegiatan tingkat lanjutan seharusnya telah memiliki daftar nilai evaluasi akhir diksar.

"Diklat berjenjang meliputi diklat dasar, lanjutan dan diklat mahir. Sedangkan syarat untuk ikut kegiatan dikjut, peserta harus memiliki daftar nilai evaluasi akhir diksar berarti lulus diksar",papar Babe panggilan akrab Kadis Dikbud Lamtim.

Sekretaris Inspektorat Lampung Timur, Hanafi, "Untuk hal (Dikjut) kurang pas jika saya yang buat statement karena bukan tupoksi saya. Kemudian saya tidak faham tentang kegiatan tersebut, saya pikir yang faham dengan hal tersebut adalah Kadis (Dikbud Lamtim) dan para tokoh pendidikan",kata Hanafi via ponsel pada, 11/5.

Kepala PAUD Darul Husna Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana, Muhamad Munir merasa keberatan atas pungutan Rp.600,000. untuk biaya dikjut bagi 2 tenaga pendidiknya, Mimike Haryanti dan Zulistriyah. "Kenapa biaya diklat dibebankan pada guru, terpaksa bayar pakai uang saya Rp.400, 000. karena kami belum pernah terima BOP",keluh Munir.

Sasaran program BOP tidak berlaku bagi satuan jenjang pendidikan PAUD dan lembaga yang menetapkan IURAN atau PUNGUTAN melebihi ketentuan yang berlaku di Kabupaten. Karena penggunaan BOP harus berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) yang telah disusun dengan beberapa komponen, yakni komponen kegiatan pembelajaran dan bermain 50%, pendukung 35% dan kegiatan lainnya 15% seluruhnya 11 komponen. Pada dasarnya biaya diklat berjenjang yang diselenggarakan Himpaudi menjadi kewenangan otonomi daerah masing - masing. Biaya diklat berjenjang juga diupayakan dengan mendapat bantuan seperti dari dana block grand PPTK PAUD, swadaya peserta dari dana insentif Dinas setempat, dari dana CSR, bantuan sosial, hibah dana APBN dan APBD.

Dana DAK Non Fisik BOP PAUD dilarang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan atau sosialisasi atau pendampingan terkait program BOP PAUD atau perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan satuan pendidikan non formal diluar SKPD pendidikan propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kemdikbud dan dilarang untuk membiayai keperluan apapun diluar RKAS yang telah diajukan oleh satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal.

Dalam hal ini, Ketua panitia diduga kuat menyalahgunakan wewenang dan melakukan pungli atas dana DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp.78 juta - Rp.120 juta dari 390 peserta diklat lanjutan serta penggelapan dana Rp. 327, 130, 000 sumber dari hasil pengajuan proposal melalui BP PAUD dan Dikmas Lampung. Sumber dana biaya diklat berjenjang diantaranya dana block grand PPTK PAUD, swadaya peserta sumber dana insentif dari Dinas terkait, dana CSR, bantuan sosial dan hibah dana APBN/APBD.

Adapun rincian dugaan korupsi oleh Ketua panitia mencakup penggelapan biaya belanja bahan alat tulis kantor (ATK), sebab 390 peserta tidak menerima ATK dan biaya belanja jasa, seperti biaya penginapan selama 6 malam dengan 195 kamar serta penggelapan biaya belanja perjalanan, seperti, biaya transport lokal peserta diklat lanjutan yang tidak diterima 390 peserta.

Hanya terdapat 17 PTK PAUD Lamtim dalam daftar nilai evaluasi akhir diksar 2016 dari 1840 PTK PAUD se-Indonesia atau lulus diksar. Berdasarkan Permendikbud Nomor 1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Dit.PPTK PAUD NI mengalokasikan dana pembantuan Rp.50 juta untuk biaya peningkatan kompetensi diklat dasar PTK PAUDNI melalui Forum PTK PAUDNI tahun 2013 selain itu diharap mampu menyediakan dana pendampingan sehingga jumlah sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dan meningkat. Berapa besar dana pembantuan sesuai ketentuan Permendikbud No.5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP PAUD dan Dikmas pengganti Permendikbud No.1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud Dit. PPTK PAUDNI sebagai petunjuk pelaksanaan. (ropian)