TUMAI: Pengerjaan Proyek (Multiyears) Harus Di Kawal KPK

BEKASI RN– Kota Bekasi bersiap untuk melakukan pembangunan yang anggarannya bersifat multiyears atau tahun jamak periode tahun 2017-2018. Pr...

LAMI Bersenergi Dengan Camat Bekasi Barat

LAMI Bersenergi Dengan Camat Bekasi Selatan

Kepala Desa Diduga Bersekongkol Dengan KSM

BEKASI RN– Kota Bekasi bersiap untuk melakukan pembangunan yang anggarannya bersifat multiyears atau tahun jamak periode tahun 2017-2018. Program pembangunan tahun jamak sendiri semestinya sudah dimulai Juli 2017, namun sampai saat ini seluruh pengerjaan masih dalam proses lelang.

Untuk informasi, rencana proyek pembangunan infrastruktur yang akan direncanakan pemerintah Kota Bekasi antara lain adalah pembangunan Rusunawa Bantargebang dan Mustikajaya, pembangunan kantor imigrasi, dan pembangunan gedung lembaga permasyarakatan (LP) baru.

Ditambah lagi, rencana pembangunan proyek polder yang dimaksudkan untuk penanggulangan banjir Bekasi antara lain lanjutan pembangunan polder IKIP dan Arenjaya, serta pemasangan sheetpiles di sepanjang jalan baru underpass.

Untuk pengurangan kemacetan sendiri, pihaknya melanjutkan pembangunan sisi selatan Jalan Pangeran Jayakarta, sisi barat Jalan Raya Perjuangan, dan pembangunan Jalan Jakasetia.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal anggaran tahun jamak (multiyears), agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.

Tumai mengatakan, DPRD Kota Bekasi sendiri sudah memberikan dua rekomendasi sebelum menyepakati usulan rencana program dengan anggaran tahun jamak.

Dalam usulan pembangunan tahun jamak, pemerintah harus memenuhi rekomendasi yang disepakati pada rapat paripurna, Senin, (10/4/2017) silam.

“Kami mendukung rencana pembangunan tahun jamak asalkan memenuhi rekomendasi tersebut,” kata Tumai, Rabu (10/5/2017) kemarin.

Tumai membeberkan, ada 15 program pembangunan yang menelan anggaran hingga Rp1 triliun tersebut diusulkan langsung oleh pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 11 Maret 2017 lalu.

Dirinya meminta juga agar pemerintah Kota Bekasi harus memasukkan rencana pembangunan tahun jamak dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selain itu, lanjut Tumai, pemerintah Kota Bekasi juga harus bersedia didampingi KPK, kejaksaan negeri, serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak rawan bancakan.

“Tujuan anggaran tahun jamak baik, tapi tetap saja ada celah korupsi yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bersedia didampingi agar tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan,” kata Tumai.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku, program pembangunan tahun jamak sejatinya untuk kepentingan warga. Selain mengurangi banjir dan kemacetan, juga meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Tidak hanya infrastruktur banjir dan kemacetan yang diusulkan dalam anggaran tersebut, tapi juga infrastruktur pelayanan masyarakat,”

“Kami ajukan dari sekarang agar kegiatan segera dilaksanakan. Kegiatan tahun jamak ini hanya mengerjakan sekitar delapan program pengurangan banjir dan kemacetan dengan nilai anggaran sekitar Rp400 miliar,” ujar Tri. (Ant)