Diduga Ada Persekongkolan Di KPU Jepara Soal Ijasah Abal-abal

Jepara, RN Sewaktu MY melaporkan AM dan DK mengenai gelar ijasah strata tu (S1) yang diduga asli tapi palsu (aspal) alias abal-abal , ...

Jepara, RN
Sewaktu MY melaporkan AM dan DK mengenai gelar ijasah strata tu (S1) yang diduga asli tapi palsu (aspal) alias abal-abal , sampai sat ini belum ada kejelasan hukumnya.
Awak media RN dan aktivis yang peduli tentang akademis melakukan konfirmasi ke Universitas Sultan Fattah yang beralamat di Demak Tengah, salah satu oknum Dewan Perguruan Tinggi di kampus tersebut mengatakan bahwa berkas data DK sudah hilang dengan alasan sudah terlalu lama.

Dan lokasi kampus sudah beberapa kali pindah, bagian administrasi gonta-ganti,Karena mendapat penjelasan tidak masuk akal maka tim meluncur ke Kopertis VI Jawa Tengah, dari sana juga tidak dapat data yang akurat tapi hanya mendapatkan selembar print-out yang isinya bahwa DK hanya menyelesaikan mata kuliah sebanyak 25 SKS, luar biasa..

Pada tanggal 6 Februari 2016 awak media RN melakukan konfirmasi ke Menristek Dikti di Jakarta, oknum kabag hukum menyatakan bahwa pada bulan Mei tahun 2016 sudah memerintahkan Kopertis V dan VI supaya melakukan investigasi ke perguruan tinggi yang meneluarkan ijasah gelar sarjana tersebut tapi sampai saat ini belum ada masuk laporan hasil investigasi Kemenristek Dikti Jakarta. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa AM dan DK atau Bupati dan wakil Bupati Jepara ini memakai gelar sarjana S1 Ekonomi abal-abal.

Am mendapat gelar Sarjana Ekonomi hanya menyelesaikan mata kuliah sebanyak 69 SKS. Gelar sarjana kedua oknum ini adalah abal-abal, kami meminta kepada elite politik partai dan pemerintah jangan melakukan intervensi hukum upaya kasus ini menjadi terang benderang , karena kasus ini sudah hampir setahun masih berjalan di tempat, belum dinaikkan ke penyidikan,Sampai kapan kasus ini dinaikkan ke penyidikan?, apakah sampai dunia kiamat.

Mari kita jadikan Hukum menjadi Panglima tertinggi di Negara kita. Di kabupaten Jepara ada 37 yang mendapat gelar sarjana abal-abal dari dua perguruan tinggi swasta.
Sewaktu awak media RN melakukan konfirmasi ke KPUD Jepara, ketua KPUD tidak mendapat menunjukkan transkrip nilai dan mengatakan Rahasia negara. Dari keterangan tersebut diduga oknum KPUD Jepara tidak melakukan verifikasi secara efektif dan serius.

Berdasarkan keterangan sumber berita di lapangan, dr Rukir, bahwa universitas Al- Falah tidak bergerak di bidang pendidikan umum tetapi bergerak di bidang keagamaan/ pondok pesantren. Sebelum tahun 2005 universitas Al-Falah sudah dijual ke Yayasan lain dan tidak beroperasi lagi dan rektornya sudah wafat pada Tahun 2005.

Dari keterangan ini diambil kesimpulan , surat yang ada di oknum penyidik Polda Jateng diragukan keabsahannya. Surat wartawan RN konfirmasi ke DPRD Jepara, Sekwannya mengatakan pihaknya tidak pernah menerima surat dari Universitas Al-Falah tentang permohonan izin untuk memakai kantor Dewan yang digunakan sebagai kampus.

Kami mohon kepada Presiden supaya memerintah Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini, supaya menjadikan Hukum sebagai panglima tertinggi di negara kita karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara sandiwara.

Menurut sumber berita yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa, penegak hukum dari Polda Jawa tengah mendapat tekanan dari elite partai Pemerintah. Pada Tahun 2019 nanti jangan harap memenangkan Pilpres di kanca politik karena masyarakat Jepara tidak akan mendukung lagi partai pemerintah jika kasus ini tidak ada penyelesaian dengan jelas. Masyarakat Jepara menginginkan wibawa hukum yang bermartabat, bukan hanya slogan semata tetapi harus menjadikan Hukum sebagai panglima tertinggi karena negara kita bukan negara dongeng atau sandiwara. Di Jepara ada 37 elite politik yang memakai gelar sarjana abal-abal, data di tangan oknum media RN valid dan konkrit. Usut tuntaslah oknum yang memakai gelar sarjana abal-abal.

KPUD Jepara diduga terlibat dalam permainan kotor, yaitu salah satu oknum komisionernya mendapat kado hadiah jabatan yang sekarang tengah menjabat sebagai direktur Perusda dan diduga akan diangkat menjadi direktur PDAM Jepara ke depan. Apabila kasus ini bisa sampai tuntas, Kabupaten Jepara akan bersih dari permainan kotor dan kinerja KPUD Jepara tidak independen maka lebih baik dibubarkan.

Semenjak menjabat sebagai Bupati Jepara, AM dan DK sudah ada permasalahan yang timbul, yaitu kasus lelang limbah PLTU Tanjung Jati B Jepara. Kekayaan yang dimiliki sangat fantastik dan tidak masuk akal, seperti rumah mewah, garasi kendaraan yang luas dan pagar tembok keliling yang sudah permanen. Ditambah memiliki dump truk kurang lebih 20 unit serta memiliki banyak tanah, belum lagi uang yang di rekening bank, menjadikan timbul pertanyaan; dari manakah uang tersebut yang dimiliki?, sedangkan dari gaji pasti tidak mungkin dan diduga kekayaan tersebut adalah fee dari proyek yang didapatkannya. Wakil bupati Jepara sangat rakus dan ingin menguasai semua proyek swasta maupun pemerintah yang ada di Jepara. Ditambah lagi DK sangat gila jabatan dengan melakukan rotasi besar-besaran di Kabupaten Jepara. (Bareta Simanjuntak)